Sorong, TP – Mekanisme penyaluran bantuan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah perlu terus disempurnakan agar benar‑benar tepat sasaran serta memberikan dampak nyata bagi penguatan dan kemajuan usaha.
Hal ini disampaikan secara tegas oleh Ketua Asosiasi Nusantara UMKM Provinsi Papua Barat Daya, Jhony Weinand Dawan, saat berbicara kepada awak media, Minggu (10/5/2026).
Sejak resmi berdiri pada tahun 2021, wadah ini telah menaungi dan menyatukan setidaknya 200 pelaku usaha yang tersebar dan beraktivitas di seluruh wilayah provinsi. Meski jumlah serta semangat pelaku usaha terus bertambah, tantangan terberat yang dihadapi hingga saat ini masih berkisar pada persoalan permodalan. Sebagian besar masih mengandalkan dana pribadi maupun pinjaman pihak luar untuk membiayai operasional, sehingga tidak sedikit yang mengalami pasang surut usaha bahkan kesulitan bertahan akibat beban biaya yang makin berat.
Menyikapi kenyataan tersebut, Jhony menekankan perlunya campur tangan pemerintah daerah melalui penyediaan bantuan modal usaha yang memadai sebagai pendorong utama pertumbuhan sektor ini.
“Dukungan dana sangat diperlukan untuk membiayai seluruh rangkaian proses produksi, terutama agar kita mampu menghasilkan produk unggulan yang bermutu tinggi dan memiliki daya saing kuat. Dengan demikian, hasil karya anak daerah dapat berdiri sejajar dan mampu bersaing secara sehat dengan produk dari wilayah lain, bahkan menembus pasar yang lebih luas,” ujarnya.
Ia mengakui bahwa perkembangan yang telah dicapai sejauh ini cukup menggembirakan dan menampakkan arah kemajuan yang jelas. Banyak pelaku usaha yang kini telah meningkatkan mutu pengemasan menggunakan sistem penyegelan ganda hasil cetakan pabrik, sebuah bukti nyata bahwa sektor usaha rakyat di sini benar‑benar tumbuh dan berkembang. Oleh sebab itu, keberhasilan yang sudah dirintis ini wajib dijaga dan ditopang, salah satunya dengan menyisihkan alokasi anggaran khusus yang memadai.
Selain dukungan keuangan, kebutuhan mendasar lain yang sangat mendesak dipenuhi adalah penyediaan sarana tempat produksi yang layak dan memadai. Hingga saat ini, masih banyak usaha yang kegiatannya dilakukan di ruang dapur rumah tangga dengan segala keterbatasan fasilitas dan ruang gerak yang ada.
“Tempat pengolahan yang layak memiliki peran sangat krusial, karena di sanalah seluruh bahan diolah menjadi barang jadi. Keberadaan fasilitas khusus akan sangat membantu meningkatkan kapasitas produksi secara drastis sekaligus menjamin standar mutu dan kebersihan yang lebih terjaga. Namun, pembangunannya memerlukan biaya cukup besar yang sulit dipikul sendiri oleh pelaku usaha. Inilah sebabnya, perhatian dan dukungan pemerintah menjadi harapan terbesar kami,” jelasnya.
Sebagai bentuk komitmen dan dukungan penuh terhadap kebijakan pemerintah, Jhony menegaskan bahwa pihaknya siap menyampaikan seluruh data dan informasi yang lengkap, sahih serta akurat sewaktu‑waktu dibutuhkan. Data tersebut nantinya dapat dijadikan acuan utama agar penyaluran bantuan berjalan terarah, tepat sasaran dan bebas dari penyimpangan yang merugikan.[CR24-R2]
