Catatan dan Rekomendasi LKPJ Sorong Tahun 2025 Tak Dibuka ke Publik

Sorong, TP – Kinerja Panitia Khusus (Pansus) Pemeriksa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pelaksanaan APBD Kota Sorong Tahun Anggaran 2025 dinilai jauh dari prinsip keterbukaan informasi publik. Kesan ini muncul mengingat minimnya akses yang diperoleh awak media maupun masyarakat luas terhadap proses, perkembangan, hingga hasil akhir pemeriksaan yang dilakukan selama masa kerja panitia.

Sejak tahap awal pembahasan, seluruh proses pemeriksaan terasa berjalan tertutup. Wartawan beberapa kali mengalami kesulitan saat hendak meminta konfirmasi atau memperoleh informasi terkait hasil penelusuran di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Bahkan, agenda rapat yang sempat dijadwalkan sebelumnya juga berulang kali mengalami penundaan tanpa penjelasan resmi yang memadai, padahal sejumlah awak media telah hadir dan bersiap melakukan peliputan.

Padahal, beredar informasi bahwa selama pemeriksaan lapangan, tim Pansus dikabarkan menemukan sejumlah ketidaksesuaian dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari anggaran daerah tahun 2025. Temuan-temuan tersebut menjadi sorotan karena berkaitan langsung dengan penggunaan keuangan negara dan kualitas pelayanan publik yang diterima masyarakat.

Pansus ini secara resmi mengakhiri seluruh tugas dan masa kerjanya melalui Rapat Paripurna DPRD Kota Sorong yang digelar bersama unsur Pemerintah Kota Sorong, pada Jumat (22/5/2026).

Dalam sidang penutup tersebut, terlihat hampir seluruh anggota dewan hadir memenuhi ruang sidang. Namun, Ketua DPRD Kota Sorong, John Lewerissa, tidak tampak menghadiri agenda penting ini. Padahal sehari sebelumnya, tepatnya Kamis (21/5), ia sempat terlihat berada di lingkungan kantor dewan.

Dari jajaran Pemkot Sorong, rapat dihadiri Wakil Wali Kota, Anshar Karim, didampingi sejumlah kepala dinas dan pimpinan OPD. Sementara itu, Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, diketahui tidak hadir dalam sidang tersebut.

Berlangsung secara normatif, sidang paripurna ternyata sama sekali tidak memuat penyampaian terbuka terkait hasil pemeriksaan. Agenda hanya diisi dengan sambutan formal, ungkapan apresiasi, serta harapan-harapan umum layaknya kegiatan seremonial biasa. Tidak ada pembacaan rincian temuan, paparan data, maupun rekomendasi kerja Pansus yang dibacakan atau disampaikan kepada publik.

Situasi rapat juga sempat diwarnai momen unik. Salah satu anggota dewan terlihat memberikan isyarat atau kode tertentu saat Wakil Wali Kota hendak menyampaikan sedikit tanggapan terkait rekomendasi yang ada. Akibat kejadian tersebut, penyampaian tanggapan dari pihak pemerintah daerah akhirnya terhenti dan tidak dilanjutkan hingga selesai.

Sejumlah kejanggalan lain juga terlihat dalam agenda penutupan ini. Salah satunya adalah ketidakhadiran Ketua Pansus sekaligus pemimpin tertinggi tim pemeriksa, Dermanto Silalahi, padahal sidang ini merupakan momen puncak penyerahan dan penutupan seluruh hasil kerja yang telah dilakukan.

Sebagai informasi, Pansus LKPJ telah bekerja selama kurang lebih satu bulan, terhitung sejak April 2026. Selama kurun waktu tersebut, tim telah melakukan pemeriksaan mendalam, mulai dari penelitian dokumen administratif hingga pengecekan langsung ke lapangan terhadap berbagai kegiatan yang dibiayai APBD tahun 2025.

Kesan tertutup ini kian menguat saat wartawan berupaya meminta keterangan resmi kepada Wakil Ketua III DPRD Kota Sorong, Robert Malaseme. Alih-alih memberikan penjelasan, politisi tersebut dikabarkan meninggalkan lokasi gedung dewan melalui pintu belakang, saat para wartawan sedang menunggu di pintu utama untuk menanyakan hasil akhir kerja Pansus. [CR30-R2]