Teluk Bintuni, TP – Di ujung barat Tanah Papua, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat, tak lagi sekadar nama di peta wilayah timur Indonesia. Daerah yang dikenal sebagai kawasan penghasil gas bumi terbesar di wilayah ini kini memegang peran ganda yang sangat strategis sebagai tulang punggung ketahanan energi nasional, sekaligus sedang menapaki jalan panjang mewujudkan cita-cita luhur menjadi “Kota Pendidikan” yang unggul dan bermutu.
Perjalanan pembangunan di tanah yang kaya akan hutan mangrove ini telah melewati berbagai kepemimpinan, mulai dari drg. Alfons Manibui, Petrus Kasihiw, hingga kini di bawah kendali Bupati Yohanis Manibuy dan Wakil Bupati Joko Lingara. Dilantik langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada 20 Februari 2025, pasangan pemimpin ini membawa kompas arah kebijakan bernama “SERASI” – ( Sehat, Energik, Religius, Andal, dan Inovatif. Visi) ini menjadi landasan utama bagi setiap langkah pembangunan yang dijalankan.
Sejak pemerintahan baru ini memegang tampuk pimpinan, perhatian pemerintah pusat terhadap Teluk Bintuni terasa semakin nyata. Hal ini ditandai dengan sederet kunjungan pejabat tinggi negara. Salah satu momen bersejarah tercatat pada 10 Juni 2025, saat Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi meresmikan Universitas Muhammadiyah Teluk Bintuni. Langkah ini menjadi bukti nyata keseriusan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di tanah Papua.
Gema dukungan terhadap dunia pendidikan kembali terdengar jelas pada Jumat (29/5/2026). Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Prof. Dr. Abdul Mu’ti, turun langsung melakukan kunjungan kerja. Dalam arahannya, Menteri menegaskan bahwa program revitalisasi satuan pendidikan adalah wujud komitmen negara menghadirkan ruang belajar yang aman, nyaman, dan berkualitas di seluruh pelosok negeri, termasuk di Bintuni.
Kebijakan ini sejalan dengan prinsip dasar pemerintah daerah yang meyakini bahwa pembangunan manusia adalah prioritas mutlak. Berbagai upaya telah digulirkan: memperluas jangkauan fasilitas pendidikan hingga ke daerah terpencil, meningkatkan mutu tenaga pendidik, serta memastikan akses pendidikan terbuka seluas-luasnya. Sebab, keyakinannya teguh: daerah yang kuat hanya bisa lahir dari generasi yang cerdas, terdidik, dan berkarakter.
Antara Harapan dan Realita
Namun, di tengah antusiasme dan deretan kunjungan penting tersebut, harapan masyarakat tetap tertuju pada satu hal: bukti nyata yang dapat dirasakan langsung hingga ke pelosok kampung. Kehadiran pejabat tinggi negara diharapkan tidak berhenti pada seremoni atau serah terima simbolis semata. Masyarakat mendambakan solusi konkret atas persoalan sehari-hari: jalan yang membaik, pelayanan kesehatan yang layak, ketersediaan lapangan kerja, serta pemerataan pembangunan.
Menjelang peringatan ulang tahun ke-23 pada 9 Juni 2026 mendatang, perhatian pusat diharapkan menjadi pendorong percepatan kemajuan, bukan sekadar hiasan tanpa dampak ekonomi dan sosial yang nyata bagi kesejahteraan rakyat.
Kontribusi Teluk Bintuni bagi Indonesia memang tak terbantahkan. Seperti ditegaskan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, saat menghadiri HUT ke-22 tahun lalu, wilayah ini menyuplai lebih dari sepertiga kebutuhan gas alam nasional. Melalui Proyek Tangguh dan berbagai operasi migas lainnya, gas dari perut bumi Bintuni mengalir menjadi nyala listrik, bahan bakar industri, dan penghidupan jutaan keluarga di nusantara. Teluk Bintuni sejatinya adalah mitra strategis andal bagi kemandirian energi bangsa.
Perjuangan Hak Keadilan: PI 10%
Akan tetapi, di balik besarnya sumbangsih itu, satu pertanyaan krusial terus mengemuka: seberapa besar kekayaan raksasa ini telah kembali dirasakan oleh masyarakat pemilik tanah dan budaya di wilayah ini?
Inilah yang melatarbelakangi perjuangan paling mendesak saat ini, yakni pemenuhan hak Bagian Partisipasi atau Participating Interest (PI) sebesar 10 persen. Ini bukan sekadar hitungan angka dalam neraca ekonomi, melainkan hak konstitusional sah bagi daerah penghasil sumber daya alam.
Potensi yang dikelola di sini sungguh luar biasa. Cadangan gas BP Tangguh saja mencapai 23,8 triliun kaki kubik. Selain BP yang mengelola Blok Berau, Fruata, dan Weriagar, terdapat pula Genting Oil Kasuri Pte Ltd (GOKPL) di Blok Kasuri serta PT. Layar Nusantara Gas. Produksi BP telah berjalan sejak 2009, sementara produksi dari blok lain diprediksi menyusul pada 2027.
Menjawab persoalan ini, Ketua Badan Advokasi Hukum dan HAM Golkar Papua Barat, Alif Permana, S.H., CLD, menjelaskan landasan hukum yang kuat, yakni Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2025 (perubahan atas Permen No. 37 Tahun 2026). Aturan ini menetapkan bahwa PI 10% adalah kepemilikan saham yang wajib ditawarkan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Pasal 4 mengatur pembagian hak ini. Jika lokasi tambang di darat atau laut hingga 4 mil laut, hak menjadi milik bersama provinsi dan kabupaten. Sementara jika di atas 4 hingga 12 mil laut, hak mutlak ada di BUMD Provinsi,” jelas Alif.
Hal ini menjadi sorotan utama karena wilayah kerja Genting Oil secara resmi dalam dokumen rencana pengembangan (PoD) dan pengakuan internasional berstatus wilayah darat (onshore). Secara hukum, ini membuka peluang luas bagi Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni untuk duduk sejajar dengan provinsi dalam mengelola manfaat ekonomi tersebut.
“Memang, sejak berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan wilayah laut berada di tangan provinsi. Namun dari sisi keadilan, pemerintah kabupatensilah yang paling dekat, mengurus kebutuhan dan mendengar aspirasi masyarakat di sekitar lokasi tambang. Oleh karena itu, meski hak utama di wilayah tertentu ada pada provinsi, pembagian saham atau manfaat kepada kabupaten sangat dimungkinkan dan sangat adil,” tegasnya.
Tujuannya sangat jelas dan mulia: agar uang yang dihasilkan dari tanah ini, berputar dan tumbuh di tanah ini pula. Agar dana tersebut berubah wujud menjadi sekolah megah dan lengkap, puskesmas yang memadai, jalan mulus, serta air bersih yang mengalir deras ke rumah-rumah warga di pedalaman.
Pada akhirnya, perjuangan mendapatkan hak PI 10% adalah perjuangan menegakkan keadilan. Teluk Bintuni telah memberi energi yang membuat Indonesia tetap menyala dan bergerak maju. Sudah sepatutnya dan seharusnya, kemajuan serta cahaya kesejahteraan itu pun kini terang benderang dirasakan oleh seluruh anak bangsa yang tinggal di Teluk Bintuni.
Di bawah komando Yohanis Manibuy dan Joko Lingara, harapan itu terus dipelihara untuk menjadikan Kabupaten Teluk Bintuni sebagai daerah strategis, berdaulat, cerdas, dan sejahtera. Sebuah mimpi bahwa daerah penyuplai energi nasional ini kelak akan bersinar terang sebagai pusat pendidikan dan peradaban di tanah Papua. [Redaksi-R2)
