Bapemperda Yakin Perdasus Papua Barat Daya Tak Bernasib Seperti di Papua

Sorong, TP – Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPR Papua Barat Daya, Marthinus Nassarany, menyatakan optimistis sejumlah Rancangan Peraturan Daerah Khusus (Raperdasus) dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi (Raperdasi) yang sedang disusun dapat berjalan efektif. Ia berharap regulasi tersebut tidak bernasib sama seperti sejumlah Perdasus di Provinsi Papua yang pelaksanaannya belum maksimal.

Pernyataan itu disampaikan saat DPR Papua Barat Daya menggelar uji publik di Sorong, Kamis (5/6). Menurutnya, keberhasilan aturan tidak hanya ditentukan saat penyusunan dan pengesahan, tetapi sangat bergantung pada komitmen bersama agar diterapkan secara konsisten.

“Perlu kerja sama semua pihak agar regulasi yang sudah disusun berjalan dengan baik dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” tegasnya.

Nassarany mencontohkan, Perdasus di Papua tentang kekhususan berusaha pinang yang hingga kini belum berjalan optimal. Hal itu dijadikan pelajaran agar produk hukum di daerahnya tidak sekadar dokumen administratif, melainkan memberi dampak nyata bagi warga.

Uji publik ini menjadi wadah penampungan masukan masyarakat terhadap aturan strategis, mulai dari perlindungan Orang Asli Papua, masyarakat hukum adat, hingga penguatan identitas daerah. Kegiatan dihadiri Penjabat Sekda Papua Barat Daya Yakob Kareth, pimpinan OPD, tokoh adat, presidium, pemekaran, dan pemuda. Turut hadir tim penyusun naskah akademik dari Universitas Papua Manokwari.

Saat ini ada 11 rancangan peraturan yang dibahas bersama Pemprov Papua Barat Daya. Empat di antaranya menjadi fokus utama: Raperdasus Orang Asli Papua, Raperdasus Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Raperdasi Pemberdayaan Usaha Warga Asli Papua, serta Raperdasi Lambang Daerah.

Keempat aturan itu diharapkan menjadi payung hukum yang melindungi hak-hak dasar, menjaga eksistensi adat, mendorong kemandirian ekonomi, sekaligus mempertegas jati diri daerah otonom baru. DPR berharap masukan masyarakat dapat menyempurnakan isi aturan sebelum disahkan, sehingga manfaatnya langsung terasa saat diterapkan nanti. [CR30-R2]