Sorong – Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan (BPBPK) Papua Barat-Papua Barat Daya menyebut Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) 2026 akan dilaksanakan di enam lokasi yang tersebar di Papua Barat Daya sebagai upaya meningkatkan konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan perdesaan.
Kepala BPBPK Papua Barat dan Papua Barat Daya Corneles Sagrim di Sorong, Rabu, mengatakan Program PISEW merupakan salah satu program Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum yang bertujuan meningkatkan layanan infrastruktur dasar sekaligus memberdayakan masyarakat melalui pembangunan berbasis partisipatif.
“Pada Tahun Anggaran 2026, Program PISEW di Papua Barat Daya akan dilaksanakan di enam lokasi yang berada di Kabupaten Sorong dan Kabupaten Sorong Selatan,” katanya.
Ia menjelaskan, di Kabupaten Sorong program tersebut akan dilaksanakan di Distrik Mayamuk dan Distrik Moisegen, sedangkan di Kabupaten Sorong Selatan menyasar Distrik Teminabuan dan Distrik Sawiat yang mencakup sejumlah kampung penerima manfaat.
Menurut Corneles, secara nasional Direktorat Pengembangan Kawasan Strategis, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, akan melaksanakan Program PISEW di 793 lokasi yang tersebar di 25 provinsi dengan pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Ia mengatakan pembangunan kawasan perdesaan masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat, keterbatasan pelayanan dasar, minimnya lapangan kerja, hingga masih adanya wilayah yang terisolasi.
“Karena itu, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu strategi pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah,” jelasnya.
Selain Program PISEW, Corneles menyebut Direktorat Jenderal Cipta Karya juga memiliki sejumlah program pemberdayaan masyarakat yang dapat diusulkan melalui jalur aspirasi anggota Komisi V DPR RI, Faujia Helga Br. Tampubolon Umlat.
Menurut dia, keberadaan wakil Papua Barat Daya di Komisi V DPR RI menjadi peluang bagi pemerintah daerah untuk memperjuangkan kebutuhan pembangunan infrastruktur melalui pemerintah pusat.
“Tahun ini kita bersyukur karena Papua Barat Daya sudah memiliki perwakilan di Komisi V DPR RI. Ini menjadi peluang besar agar usulan-usulan infrastruktur dari daerah dapat memperoleh dukungan dari pemerintah pusat,” ujarnya.
Ia menambahkan Kabupaten Sorong sebelumnya telah memperoleh satu lokasi Program PISEW melalui jalur aspirasi anggota Komisi V DPR RI dan pelaksanaannya dinilai berjalan dengan baik.
Karena itu, pihaknya mendorong seluruh bupati dan wali kota di Papua Barat Daya membangun komunikasi yang intensif dengan anggota Komisi V DPR RI agar semakin banyak usulan pembangunan infrastruktur daerah yang dapat diakomodasi dalam program nasional.
Corneles juga mengingatkan seluruh pelaksana kegiatan agar menjalankan Program PISEW sesuai petunjuk teknis dan mengelola anggaran secara transparan serta akuntabel. “Program ini menggunakan uang negara. Seluruh tahapan harus dilaksanakan sesuai aturan agar tujuan pembangunan dapat tercapai dan terhindar dari penyalahgunaan anggaran,” katanya. [Pewarta: Yuvensius Lasa Banafanu/Editor: Ahmad Wijaya/ANTARA]
