Manokwari, TP – Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat [DPR-PB] telah meminta dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) guna pembahasan Rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Papua Barat.
Ketua DPR Papua Barat, Orgenes Wonggor mengatakan, pihaknya sudah dua kali meminta dokumen KUA-PPAS Rancangan APBD Perubahan Tahun 2026.
“Mudah-mudahan, minggu depan sudah ada materi anggaran usai penyerahan LKPj APBD Papua Barat Tahun Anggaran 2025 ini,” kata Wonggor kepada wartawan di Aston Niu Hotel Manokwari, Senin (3/8/2026), malam.
Dikatakan Wonggor, pihaknya sudah melakukan pertemuan bersama Gubernur Papua Barat terkait adanya alokasi anggaran yang disiapkan untuk dimasukan di dalam APBD Perubahan Tahun ini yang harus dibahas oleh TAPD.
“Ini yang disampaikan Gubernur. Tapi, saya tidak begitu tanggap jelas sumber anggaran tersebut berasal dari sumber mana,” kata Wonggor.
Disinggung terkait belum berjalan maksimal paket pekerjaan baik fisik maupun non fisik yang berdampak pada penyerapan anggaran diakhir tahun, terang Wonggor, pihaknya tujuan pihaknya menetapkan APBD di November 2025 lalu.
Sehingga, lanjut dia, pada Februari 2026 DPA sudah dapat dibagikan kepada OPD-OPD dan selanjutnya pada Maret dilakukan proses Lelang paket pekerjaan sekaligus implementasikannya di lapangan.
Menurutnya, jika ada persoalan yang terjadi setidaknya dapat dibicarakan, agar ada solusi dari persoalan ini. Ini merupakan persoalan klasik yang terjadi dari tahun ke tahun.
Sekarang, tambah Wonggor, sudah triulang II dan belum ada program yang dampak dilaksanakan. Pastinya, akan berdampak langsung terhadap penyerapan anggaran.
“Dengan melihat situasi ini, pastinya pelaksanaan program pembangunan terlambat dan ini kebiasaan buruk yang harus kita ubah segara. Dari tahun ke tahun pasti saja terjadi persoalan ini,” ujar Wonggor.
Diharapkan Wonggor, dengan penetapan APBD lebih awal diharapkan program pembangunan dalam satu tahun berjalan dapat diselesaikan pada Oktober atau November.
“Tapi, dari tahun ke tahun hingga pengujung akhir tahun juga masih banyak kegiatan yang belum diselesaikan. Inilah yang menjadi persoalan dan akan berdampak terhadap penyerapan anggaran dan mutu atau kualitas program, inilah yang harus kita melihat bersama-sama,” tandas Wonggor. [FSM-R2]
