Manokwari, TP — Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Papua Barat, Djoni Saiba, S.H., M.AP., mengaku terus mengikuti dinamika yang berkembang menjelang pelaksanaan Musyarawah Provinsi Luar Bisa (Musprovlub) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Papua Barat, dimana salah satu agendanya adalah pemilihan Ketua Umum KONI Papua Barat periode 2026-2030.
Meski demikian, Djoni yang sebelumnya sempat dipercayakan sebagai Ketua Harian KONI Papua Barat menegaskan tidak masuk ke ranah dukung-mendukung atau mengintervensi proses demokrasi di tubuh KONI Papua Barat.
“Biarkan pengurus KONI saat ini bekerja, kita berikan kepercayaan kepada mereka untuk bekerja untuk menjalankan tahapan pelaksanaan musprov itu,” kata Djoni saat menghubungi media ini, Sabtu (22/8/2028).
Saat ini , lanjut Djoni, Dispora Papua Barat sesuai perannya hanya mendukung dan memproses dari sisi anggaran, serta memfasilitasi tahapan persiapan Musorprovlub KONI Papua Barat.
“Saya tidak mengintervensi siapa calon, tapi saya pastikan prosesnya berjalan sesuai aturan. Anggaran untuk pelaksanaan sedang diproses untuk membantu KONI menyiapkan tahapan rapat koordinasi dengan cabang olahraga dan KONI Kabupaten,” ujar Djoni.
Djoni menekankan setiap KONI Kabupaten yang masa bakti kepengurusannya telah berakhir agar segera melaksanakan musyawarah olahraga kabupaten. Hasilnya harus diusulkan ke KONI Provinsi untuk diterbitkan surat keputusan, baik Bupati sebagai Ketua Umum maupun penunjukan pejabat pengganti.
“Kecuali KONI Kabupaten Pegunungan Arfak yang sudah melaksanakan musyawarah tahun 2026, KONI Kabupaten Manokwari dan lainnya belum melaksanakan reorganisasi. Kalau belum punya SK sah, rekomendasi yang diberikan tidak bisa diterima tim penjaringan,” tegasnya.
Untuk itu, Djoni kembali menyarankan agar KONI Kabupaten dan pengurus cabang olahraga segera melakasanakan musyawarah yang masa periode kepengurusannya telah berakhir, sehingga bisa disahkan dan dapat diterima sebegai peserta Musprovlub KONI Papua Barat.
Ia mengingatkan agar proses pencalonan berjalan secara demokratis melalui jalur resmi yang dibuka panitia. “Dukung-mendukung lewat telepon sana-sini itu tidak boleh. Hak suara ada di tangan peserta saat musyawarah, bukan di luar jalur,” tegas Djoni.
Dispora akan memantau dan meneliti seluruh proses tanpa kepentingan pihak mana pun. “Saya akan memantau agar semuanya berjalan transparan dan sesuai aturan. Mari tampilkan kelebihan masing-masing calon secara terbuka, bukan lewat lobi tertutup,” pungkasnya.[K&K-R2]
