Manokwari, TP — Aspirasi pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Papua Utara kembali ditegaskan masyarakat Saireri. Tokoh Intelektual Saireri Jefry J.V. Auparay menyampaikan tuntutan ini usai Deklarasi Dukungan Rencana DOB Saireri di Panggung Penerangan Sanggeng, Manokwari, Senin (31/8/2026).
“Enam wilayah adat lainnya telah dimekarkan, tersisa satu wilayah adat, yakni Saireri. Karena itu, aspirasi ini tidak boleh terus ditunda. Harus ada keputusan dan harus dimekarkan,” tegas Jefry.
Ia menjelaskan usulan ini telah lama diperjuangkan dan sempat masuk pembahasan DPR RI pada 2022. “Sudah masuk pembahasan Balegnas di Jakarta. Kita tinggal kawal agar tidak hilang dari agenda,” ujarnya.
Bagi masyarakat Saireri, pembentukan Papua Utara bukan sekadar soal administrasi, melainkan penghormatan sejarah. “Dengan hadirnya DOB Papua Utara, lengkap sudah tujuh provinsi di Tanah Papua sesuai tujuh wilayah adat. Ini juga penghormatan terhadap jasa masyarakat Saireri yang menghadirkan Indonesia di Tanah Papua,” katanya.
Jefry menolak alasan fiskal sebagai penundaan. “Papua ini tanah surga kecil yang jatuh ke bumi. Kalau di Jawa beberapa kilometer sudah ada provinsi, kenapa Papua yang luas tidak bisa?” tanyanya. Ia juga mendorong pembentukan DOB Kabupaten Pulau Numfor dan Yapen Barat Utara sebagai pendukung provinsi baru ini.
Ketua Kerukunan Keluarga Besar Ambai Papua Barat, Yakobus Wanggai, meminta Presiden Prabowo Subianto menjadikan Papua Utara sebagai kado HUT ke-81 RI bagi masyarakat Saireri. Wilayah ini mencakup empat kabupaten: Biak Numfor, Kepulauan Yapen, Supiori, dan Waropen.
Sementara itu, Ketua Gerakan Merah Putih Papua Barat, Kornelius Yenu, menegaskan Saireri punya jasa sejarah bagi kehadiran Indonesia di Papua. “Negara harus hadir dan adil. Aspirasi masyarakat harus dijawab untuk mewujudkan Papua yang maju, sejahtera, adil, dan makmur,” pungkasnya.
Masyarakat Saireri mengajak seluruh elemen masyarakat Papua Barat, termasuk Arfak dan Maybrat, untuk mendukung perjuangan ini. Jika perlu, aksi besar-besaran akan digelar untuk menunjukkan kehendak rakyat.[*K&K-R2]










