Ransiki, TP — Kelangkaan BBM bersubsidi di Kabupaten Manokwari Selatan (Mansel) kini dirasakan juga oleh para nelayan. Mereka menyampaikan langsung keluhan dugaan penyelewengan penyaluran Pertalite dan Solar di SPBU Oransbari dan Wariab kepada Bupati Mansel, Bernard Mandacan, S.IP, dalam pertemuan di Kediaman Yamboi Pante, Selasa (22/9).
Para nelayan melaporkan adanya dugaan penyalahgunaan kartu identitas nelayan oleh oknum tertentu, pembelian dengan jerigen dalam jumlah besar oleh pihak yang bukan nelayan, serta kendaraan TAP yang diperbolehkan mengisi berkali-kali. Hal inilah yang membuat jatah nelayan dan angkutan umum terserap, sehingga sulit mendapatkan BBM.
Mereka meminta Bupati menurunkan tim sidak ke SPBU, menghentikan penjualan BBM bersubsidi di lapak dan kios sembako, serta mendorong pembangunan SPBU khusus nelayan agar jatah terjamin.
Menanggapi hal itu, Bupati Bernard menyatakan keprihatinan sekaligus mengonfirmasi laporan serupa sudah diterima dari para sopir sehari sebelumnya.
“Kendaraan TAP, nelayan musiman, hingga oknum yang memakai kartu orang lain, inilah penyebab kelangkaan. Harus segera diatasi,” tegas Bupati.
Ia akan memanggil pengelola SPBU Oransbari dan Wariab untuk klarifikasi sekaligus menertibkan penyaluran agar tepat sasaran. Bupati juga mengingatkan para nelayan yang sudah menerima bantuan perahu dan alat tangkap agar tidak menjual atau menjadikannya mas kawin. “Kalau ketemu, nama kalian masuk daftar hitam 5 tahun tidak dapat bantuan,” peringatannya.
Sementara itu, Kabid Perikanan Tangkap Dinas Perikanan dan Kelautan Mansel, Desi Manilet, menjelaskan aturan baru: agen penyalur Pertalite bagi nelayan dihentikan sesuai Permen-Migas.
Mulai sekarang, nelayan wajib menyerahkan data hasil tangkapan ke dinas untuk mendapatkan rekomendasi pengambilan BBM. Pemerintah juga sedang memperjuangkan pembangunan SPBU Nelayan dengan kuota 320 liter per harinya untuk 5 kampung nelayan di Mansel. [BOM-R2]
