Manokwari, TP – Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma mendorong Pemerintah Provinsi Papua Barat dan pemerintah kabupaten untuk bergerak cepat menyambut program revitalisasi sekolah tahun anggaran 2027. Pemda diminta segera menyiapkan usulan sekolah negeri maupun swasta yang membutuhkan perbaikan.
Langkah ini menyusul diluncurkannya alokasi anggaran nasional sebesar Rp14,28 triliun oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk Program Revitalisasi Satuan Pendidikan 2027.
Program ini menargetkan perbaikan hingga 100.000 sekolah, dengan prioritas pada sekolah rusak berat, wilayah 3T (terdepan, terpencil, tertinggal), dan area terdampak bencana.
”Kami mendorong Papua Barat proaktif merespons program ini. Pemda perlu bergerak cepat agar sekolah-sekolah yang membutuhkan, baik negeri maupun swasta, dapat diusulkan sesuai ketentuan dan memperoleh kesempatan dalam revitalisasi 2027,” ujar Wamafma dalam pers release via WhatsApp, Selasa (6/10/2026).
Dinas Pendidikan di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota segera memetakan kondisi sekolah sejak dini. Pemetaan ini mencakup tingkat kerusakan bangunan, kebutuhan ruang kelas, jumlah siswa, ketersediaan sanitasi dan air bersih, hingga legalitas lahan dan aksesibilitas.
Disamping itu, Wamafma juga menggarisbawahi pentingnya kelengkapan data administratif agar proses pengusulan tidak terkendala.
”Data harus valid dan menggambarkan kondisi riil. Data Pokok Pendidikan (Dapodik), dokumentasi kerusakan, geotagging, legalitas lahan, dan dokumen kelembagaan perlu disiapkan secara matang,” tegas anggota DPD-RI asal Papua Barat tersebut.
Lebih lanjut, Wamafma meminta pemda memberi perhatian khusus pada sekolah-sekolah di wilayah terpencil, kepulauan, pegunungan, serta sekolah swasta yang memenuhi syarat. Ia mengingatkan agar jangan sampai ada sekolah yang terlewat atau gagal diusulkan hanya karena masalah kelengkapan dokumen saat pendaftaran resmi dibuka.
Sebagai Ketua Komite III DPD RI, Wamafma menyatakan komitmennya untuk mengawal dan mengawasi pelaksanaan program ini agar tepat sasaran di Papua Barat.
”Pemerintah daerah berperan penting memastikan kebutuhan Papua Barat terpetakan dengan baik dan diusulkan secara tepat, transparan, serta sesuai aturan. Tujuannya agar anak-anak Papua Barat bisa menikmati fasilitas sekolah yang layak dan aman,” pungkasnya. [*FSM-R2]
