Manokwari, TP – Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani mengingatkan kerja sama penguatan literasi di Papua Barat jangan berhenti pada penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dan perjanjian kerja sama (PKS).
Menurutnya, tantangan terbesar setelah MoU ditandatangani adalah memastikan kesepakatan tersebut diterjemahkan menjadi program yang nyata, terukur dan dapat dirasakan masyarakat.
“Literasi menjadi fondasi penting dalam meningkatkan kualitas manusia. Karena itu, sinergi semua pihak harus diwujudkan dalam langkah yang nyata,” ujar Lakotani saat membuka Festival Literasi Provinsi Papua Barat sekaligus penandatanganan MoU dan PKS literasi di auditorium TP-PKK Papua Barat Arfai Senin (19/10/2026).
Lakotani menilai pembangunan budaya literasi membutuhkan keterlibatan lintas sektor. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan keluarga, sekolah, dunia usaha dan komunitas.
Ia menekankan keluarga sebagai lingkungan pertama yang menentukan terbentuknya kebiasaan membaca anak. Menurutnya, budaya literasi tidak akan tumbuh kuat apabila hanya dibebankan kepada sekolah atau pemerintah.
Orang tua, kata Lakotani, harus menjadi contoh dengan membiasakan anak membaca, berdiskusi dan menyediakan bahan bacaan di rumah.
“Anak adalah peniru yang sangat baik. Kalau kebiasaan membaca dimulai dari keluarga, itu akan menjadi budaya yang terbawa sampai mereka dewasa,” tuturnya
Lakotani berharap kerja sama tersebut tidak hanya menghasilkan dokumen, tetapi membuka akses literasi yang lebih luas bagi masyarakat Papua Barat.
Program yang didorong meliputi pengembangan pojok baca, perluasan perpustakaan digital serta penguatan literasi hukum, kesehatan dan pengetahuan lainnya hingga tingkat kampung.
Kelompok anak muda, perempuan dan Orang Asli Papua (OAP) juga diharapkan menjadi sasaran utama agar manfaat program literasi tidak hanya terkonsentrasi di wilayah perkotaan.
Sementara itu, Ketua panitia yang juga Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Papua Barat, Simson Dowansiba, mengatakan festival literasi dan penandatanganan kerja sama tersebut harus menjadi titik awal pelaksanaan program, bukan tujuan akhir.
Ia mengatakan kegiatan tersebut digelar untuk meningkatkan kegemaran membaca, memperluas akses informasi dan pengetahuan, serta membangun jejaring kemitraan literasi.
“Harapan kami kegiatan ini tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi menjadi awal program yang nyata, terukur dan berkelanjutan,” kata Simson.
Menurutnya, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan akan menyusun rencana kerja lanjutan dengan pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak.
Ia menyebut monitoring juga diperlukan untuk memastikan setiap kesepakatan benar-benar dilaksanakan.
Sebab, kata dia tanpa rencana kerja, pembagian tanggung jawab dan pengawasan yang jelas, MoU berpotensi hanya menjadi dokumen formal tanpa dampak langsung terhadap peningkatan budaya baca masyarakat.
“Yang penting adalah tindak lanjutnya. Harus ada pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas serta monitoring,” tuturnya. [FSM-R2]
