Manokwari, TP – Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Papua Barat masa bakti 2026–2031, Dr. Filep Wamafma, menyoroti persoalan ketidakmampuan mahasiswa membayar Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) yang berdampak langsung terhadap keberlangsungan operasional perguruan tinggi swasta (PTS) di Papua Barat.
Persoalan tersebut dinilai menjadi tantangan serius bagi PTS, mengingat sebagian besar mahasiswa berasal dari keluarga dengan latar belakang ekonomi terbatas, seperti petani, nelayan, dan buruh.
Hal itu disampaikan Filep Wamafma dalam sambutannya pada pelantikan Ketua dan Pengurus APTISI Papua Barat masa bakti 2026–2031, di salah satu hotel di Manokwari, Rabu (28/10/2026).
Ia menegaskan, PTS di Papua memiliki karakteristik berbeda dibandingkan perguruan tinggi swasta di daerah lain, karena harus mengakomodasi kondisi ekonomi mahasiswa.
Filep mengisahkan pengalaman ketika seorang ibu datang menemuinya untuk meminta bantuan agar anaknya tetap dapat melanjutkan kuliah karena belum mampu membayar SPP.
“Kalau mahasiswa tidak membayar SPP, bagaimana perguruan tinggi membayar gaji dosen setiap bulan sesuai dengan UMP provinsi? Kalau dosen tidak digaji dengan layak, bagaimana mereka bisa mengajar dengan baik?” ujar Filep.
Meski demikian, ia mengakui kondisi ekonomi mahasiswa di Papua membuat pengelola PTS harus mengambil kebijakan yang lebih fleksibel. Tidak sedikit mahasiswa yang tetap diizinkan mengikuti perkuliahan meskipun pembayaran biaya pendidikan belum lunas.
Menurutnya, kondisi tersebut merupakan realitas yang dihadapi PTS di Tanah Papua. Bahkan, persoalan itu berlanjut hingga mahasiswa menyelesaikan studi, tetapi ijazahnya masih tertahan di kampus karena kewajiban administrasi keuangan belum diselesaikan.
Filep menilai, kondisi tersebut membutuhkan perhatian serius dari pemerintah, terutama dalam kerangka pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Ia menyebut, selama periode pertama hingga periode kedua Otsus, belum terlihat perubahan signifikan dalam dukungan terhadap mahasiswa PTS yang menghadapi keterbatasan ekonomi.
“Ini yang harus kita pikirkan hari ini. PTS dituntut memenuhi standar mutu yang semakin tinggi, tetapi pada saat yang sama kita menghadapi persoalan mahasiswa yang tidak mampu membayar biaya kuliah,” katanya.
Lebih lanjut Filep menjelaskan, perguruan tinggi saat ini dihadapkan pada berbagai tuntutan peningkatan mutu, mulai dari standar akreditasi, kualifikasi dosen minimal magister (S2), hingga penyediaan laboratorium dan pemenuhan persyaratan sertifikasi.
Menurut dia, tuntutan tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi PTS di Papua Barat yang masih berupaya meningkatkan kualitas dan daya saing di tingkat nasional.
Ia menyebut, Universitas Papua (Unipa) di Manokwari sebagai salah satu perguruan tinggi di Papua Barat yang telah meraih akreditasi Unggul. Sementara itu, perguruan tinggi lainnya masih berupaya meningkatkan peringkat akreditasi masing-masing.
Karena itu, sebagai Ketua APTISI Papua Barat sekaligus anggota DPD RI dan Ketua Komite III, Filep berkomitmen memperjuangkan aspirasi PTS melalui jalur pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Ia mengatakan, pengalaman dan akses komunikasi yang dimilikinya di tingkat nasional akan dimanfaatkan untuk mendorong kebijakan yang lebih berpihak pada pengembangan pendidikan tinggi swasta di Papua Barat.
“Saya akan memperjuangkan aspirasi PTS Papua Barat di tingkat nasional. Untuk tingkat provinsi, saya juga akan terus berkoordinasi dengan Bapak Gubernur, Dinas Pendidikan, Bappeda, dan dinas teknis terkait,” ujarnya.
Filep menegaskan, komitmen tersebut merupakan bagian dari mandat yang diberikan oleh 11 perguruan tinggi swasta yang tergabung dalam APTISI Papua Barat.
Ia berharap pemerintah provinsi dapat memberikan perhatian lebih terhadap keberlangsungan PTS, termasuk persoalan pembiayaan pendidikan mahasiswa, peningkatan mutu akademik, dan pemenuhan standar penyelenggaraan pendidikan tinggi.
Dalam kesempatan itu, Filep juga meminta kesediaan Gubernur Papua Barat untuk berdialog langsung dengan para pimpinan PTS guna mendengarkan aspirasi dan mencari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi perguruan tinggi swasta.
Ia berharap pertemuan bersama pimpinan PTS, Dinas Pendidikan, Bappeda, serta jajaran terkait dapat menjadi langkah awal mempercepat penanganan persoalan pendidikan tinggi di daerah tersebut.
Menurut Filep, komunikasi dan koordinasi yang intensif antara APTISI dan pemerintah daerah sangat diperlukan agar kebijakan yang diambil benar-benar menjawab kebutuhan perguruan tinggi swasta.
“Papua Barat harus maju lebih cepat dalam pengembangan perguruan tinggi swasta yang jauh lebih baik. Karena itu, aspirasi pimpinan PTS perlu didengar dan ditindaklanjuti secara cepat,” tegasnya.
Ia pun menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk memimpin APTISI Papua Barat selama periode 2026–2031.
Filep berharap kepengurusan yang baru dapat memperkuat kerja sama ant perguruan tinggi dan pemerintah, sehingga PTS di Papua Barat mampu meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus memperluas akses bagi masyarakat kurang mampu.
“Semoga APTISI Papua Barat terus maju dan kita bekerja sama untuk memajukan perguruan tinggi swasta menjadi jauh lebih baik ke depan. Tuhan senantiasa menyertai kita sekalian,” tutupnya. [SDR-R2]
