Manokwari, TP — Pemerintah Provinsi Papua Barat resmi meluncurkan Portal Data dan Dasbor Eksekutif PAPEDA (Papua Barat Ekosistem Satu Data) di Gedung PKK Provinsi Papua Barat, Kamis (29/10). Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan berharap sistem ini menjadi pusat integrasi data dari puluhan OPD guna mendukung perencanaan, penganggaran, pemantauan pembangunan, serta pelayanan dasar yang lebih merata hingga ke pesisir, kepulauan, dan pegunungan.
Peluncuran PAPEDA menjadi langkah strategis dalam memperkuat tata kelola Satu Data di Papua Barat. Ekosistem ini terdiri dari dua pilar utama: Portal Data PAPEDA sebagai pusat integrasi data daerah yang menghimpun ribuan dataset dari 41 Organisasi Perangkat Daerah, serta Dasbor Eksekutif PAPEDA untuk visualisasi data strategis bagi pimpinan daerah.
Melalui dasbor tersebut, pemerintah daerah dapat memantau capaian RPJMD, kondisi fiskal daerah, pemanfaatan dana Otonomi Khusus, serta pelaksanaan program prioritas Papua Barat periode 2025‑2029. Sistem ini juga diharapkan mendukung program unggulan daerah yakni Papua Barat Sehat, Papua Barat Cerdas, dan Papua Barat Produktif.
Dalam sambutannya, Gubernur Dominggus Mandacan menegaskan bahwa data saja belum cukup tanpa pemahaman terhadap kondisi nyata masyarakat.
“Kebutuhan masyarakat pesisir kepulauan dan pegunungan berbeda, sehingga data membantu kita menganalisis siapa yang belum terlayani dan di mana kesenjangan terjadi. Namun pembacaan data harus disertai pengetahuan lapangan dan dialog dengan masyarakat. Inilah pengambilan keputusan berbasis bukti yang ingin kita perkuat melalui Bappeda,” ujarnya.
Gubernur juga menetapkan enam langkah keberlanjutan PAPEDA, meliputi penguatan Forum Satu Data Daerah, pemutakhiran dan kelengkapan data, pemanfaatan sistem dalam perencanaan, penganggaran serta evaluasi pembangunan, integrasi dengan sistem Kemendagri, dukungan kelembagaan, SDM dan anggaran, serta pemantauan dan pelaporan berkala kepada Gubernur. Penguatan tata kelola data pun akan diperluas melalui koordinasi dengan tujuh kabupaten di Papua Barat.
Pengembangan PAPEDA berjalan sejak Agustus 2026 melalui kolaborasi Diskominfo, Bappeda, BPS, seluruh OPD terkait, pemerintah pusat, serta mitra pembangunan. Dukungan juga diberikan Pemerintah Australia melalui Program SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar) yang mendampingi peningkatan kapasitas aparatur, standardisasi data, hingga pemanfaatan data terpilah untuk pembangunan inklusif.
Plt. Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Kementerian PPN/Bappenas, Maliki, menyampaikan secara daring pentingnya keselarasan tata kelola data pusat dan daerah. Sementara Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Teguh Setyabudi, menegaskan bahwa tata kelola data menjadi fondasi pemerintahan yang terintegrasi, transparan, dan akuntabel. Konsul Jenderal Australia di Makassar, Sanchi Davis, juga memberikan apresiasi atas kepemimpinan Pemprov Papua Barat dalam memanfaatkan data untuk pembangunan.
Momen peluncuran ditandai pemindaian telapak tangan secara simbolis oleh Gubernur didampingi jajaran Forkopimda. Kepala Diskominfo Papua Barat, Frans Pieter Istia, menyerahkan Buku Saku Panduan PAPEDA, sedangkan Plt. Kepala BRIDA Papua Barat, Charlie D. Heatubun, menyerahkan sertifikat hak cipta Portal Data PAPEDA kepada Gubernur.
Pemprov Papua Barat berharap PAPEDA tidak hanya menjadi portal yang diluncurkan secara seremonial, tetapi benar‑benar menjadi instrumen pengambilan kebijakan berbasis bukti, meningkatkan efektivitas pembangunan dan penggunaan anggaran, serta mendekatkan pelayanan dasar kepada seluruh masyarakat Papua Barat.Portal Data PAPEDA dapat diakses melalui papeda.papuabaratprov.go.id.[*FSM-R2]
