Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menjadwalkan menggelar Pemilu pada 14 Februari 2024 dan pemilihan 542 kepala daerah secara serentak pada 27 November 2024, termasuk pemilihan gubernur, wali kota, dan bupati se-Provinsi Papua Barat.
Menghadapi pesta demokrasi pada 2024 mendatang, mantan gubernur Papua Barat periode 2017-2022, Dominggus Mandacan sudah menyatakan sikap siap kembali bertarung memperebutkan kursi Papua Barat 1 untuk periode kedua.
Selain Dominggus Mandacan, sejumlah nama figure mulai diperbincangkan dan digadang-gadang masyarakat untuk menahkodai Papua Barat pada periode 2024-2004.
Figur itu diantaranya Penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw, mantan Wali Kota Sorong, Lambert Jitmau, dan para mantan bupati yang sudah dan akan mengakhisir masa jabatan pada 2024 mendatang.
Menanggapi rumor bahwa Penjabat Gubernur atau akrab disapa ‘Kaka Besar’ yang akan maju Pilkada Papua Barat, salah satu politisi di Papua Barat, Xaverius Kameubun menegaskan, setiap figur politik pasti mempunyai keinginan atau cita-cita.
Namun, kata dia, secara etika, Paulus Waterpauw masih berstatus ASN yang ditugaskan Presiden Joko Widodo sebagai Penjabat Gubernur sesuai amanat undang-undang.
Oleh sebab itu, sambung Kameubun, apapun pandangan dan pendapat publik terhadap Paulus Waterpauw sekarang, sah-sah saja karena sampai sekarang belum menyatakan sikap akan maju pada Pilkada Papua Barat nanti.
“Kalau pun banyak elemen masyarakat menganalisa dan berpendapat Paulus Waterpauw pantas maju dalam konstelasi Pilgub Papua Barat, itu sah-sah saja. Karena dilihat sebagai salah satu putra terbaik Papua Barat yang saat ini berada di puncak karirnya untuk memimpin Papua Barat sampai kepala daerah definitif terpilih,” papar Kameubun yang juga Ketua Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Papua Barat kepada Tabura Pos di Manokwari, Jumat (16/9).
Anggota DPR Papua Barat ini tidak melihat cara kepemimpinan maupun gebrakan Paulus Waterpauw selaku Penjabat Gubernur, seperti mengganti sejumlah pimpinan OPD, pejabat eselon III, dan fokus pada percepatan pembangunan di Manokwari serta aktivitas berkantor di kabupaten dan kota, sebagai indikasi pencitraan menuju Pilkada Papua Barat.
“Selaku Penjabat Gubernur, dia sudah harus melakukan begitu demi perbaikan dan pelayanan publik, sehingga harus bergerak optimal dan dalam kondisi apa pun harus berada di tengah masyarakat. Jadi, saya pikir, konotasi pencitraan itu tidak ada, karena beliau sampai sekarang, tidak atau belum menyatakan maju pada Pilgub Papua Barat. Apa yang dilakukan Penjabat Gubernur sesuai kapasitas dan kapabilitas, sejauh ini positif untuk memacu pembangunan Papua Barat secara maksimal,” terang Kameubun.
Dikemukakan Kameubun, apapun keputusan politik Paulus Waterpauw setelah pensiun atau masih layak diperpanjang sebagai Penjabat Gubernur, tetapi selama menjabat Penjabat Gubernur harus menjaga etika sampai mengakhiri masa tugasnya.
“Kurang etiks kalau Paulus Waterpauw sekarang menyatakan diri maju pada Pilgub Papua Barat. Kalau sudah selesai, oke, silakan. Mungkin karena masyarakat sudah banyak kenal sebagai salah satu putra terbaik Papua yang saat ini berada di tengah masyarakat dan telah memberi sentuhan, kemudian terpanggil mau maju Pilgub, saya pikir oke saja,” tukas Kameubun.
Ia menilai, kemunculan sejumlah nama yang digadang-gadang masyarakat akan ikut meramaikan pesta demokrasi di Papua Barat, membuktikan bahwa Papua Barat mempunyai potensi sumber daya manusia (SDM) yang besar.
Namun dalam konteks politik berawal niat baik setiap orang untuk melakukan yang terbaik untuk Papua Barat, dimana semua figur yang digadang-gadang masyarakat, merupakan putra terbaik Papua Barat yang mempunyai referensi tersendiri.
Sejumlah figur itu diantaranya Domingggus Mandacan sebagai mantan Bupati Manokwari selama 2 periode dan Gubernur Papua Barat periode 2017-2022, lalu Penjabat Gubernur, Paulus Waterpauw yang beberapa kali menjabat kapolda, Kabaintelkam Polri, dan Deputi Perbatasan, Kemendagri, kemudian Mayjen TNI (Purn) Ali Hamdan Bogra, Lambert Jitmau yang 2 periode sebagai Wali Kota Sorong, dan figur lain.
“Kalau hari ini kita bicara, siapa pun mau bicara akan maju Pilgub, sah-sah saja. Namun, bisa ditetapkan sebagai calon, tergantung kesiapan figur itu menyikapinya, kemudian rakyat membuat keputusan siapa yang akan menjadi Gubernur Papua Barat nanti,” tandas Kameubun.
Secara terpisah, Ketua Pemuda Intelektual Arfak, Obet Arik Ayok menjelaskan, sesuai aturan, semua warga negara berhak mencalonkan diri untuk memilih dan dipilih sebagai kepala daerah, apalagi Paulus Waterpauw adalah putra Papua Barat dari wilayah adat Bomberay.
“Siapa pun putra terbaik Papua Barat, silakan maju, karena rakyat yang menentukan. Makanya, siapa pun kandidat nantinya, harus mampu menarik simpati dan hati masyarakat. jangan kan Pak Waterpauw, siapa saja silakan maju, tapi ingat batasannya dalam konteks Undang-undang Otsus bahwa gubernur dan wakil harus orang asli Papua,” tegas Ayok.
BACA JUGA: Waket I DPRD Pegaf Pertanyakan Kosongnya Anggaran Pemerintah di Kasda
Ayok mengatakan, sepengetahuannya, saat ini Paulus Waterpauw selaku Penjabat Gubernur Papua Barat, tetapi tidak menampik banyak elemen masyarakat tertarik dengan cara kepemimpinan maupun pola pendekatan kemanusiaan yang dilakukan Paulus Waterpauw.
Untuk itulah, sambung dia, banyak elemen masyarakat menaruh harapan lebih atas kehadiran figur pemimpin seperti Paulus Waterpauw yang bekerja dengan tindakan, bukan kata-kata semata.
“Sejauh saya melihat, tidak ada pencitraan. Apa yang dilakukan Paulus Waterpauw adalah kejujuran yang dapat menjiwai dan memaknai hati dari rakyat itu seperti apa, tidak asal bunyi dengan kata-kata, tetapi diwujudnyatakan,” kata Ayok.
Pada sejumlah kesempatan, ungkap Ayok, Paulus Waterpauw menyampaikan bahwa selain dirinya ditugaskan pemerintah sebagai Penjabat Gubernur, tetapi juga diutus Tuhan, bukan mengharapkan uang dari pemerintahan.
“Ini membuktikan bahwa beliau ingin melakukan yang terbaik untuk Papua Barat ini,” tutup Ayok. [K&K-R1]
