Manokwari, TP – Pemprov Papua Barat dan Pemkab Manokwari kembali menggelar pertemuan membahas dua program strategis yakni, peningkatan ruas jalan nasional Drs.Esau Sesa-Maruni dan peningkatan Bandara Rendani Manokwari.
Pertemuan yang berlangsung di Aston Manokwari, Rabu(4/11/26), dihadiri Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandancan, Bupati Manokwari, Hermus Indou, Balai BPPJN Papua Barat, dan OPD terkait dari Pemprov Papua Barat dan Kabupaten Manokwari.
Bupati Manokwari, Hermus Indou meminta pemerintah pusat melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Papua Barat dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) ikut mengambil bagian dalam pembiayaan pembebasan lahan dan peningkatan ruas Jalan Drs. Esau Sesa-Maruni.
Hermus menegaskan, pembiayaan pembangunan ruas jalan tersebut tidak seharusnya sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah provinsi maupun kabupaten. Sebab, kondisi fiskal daerah saat ini semakin terbatas akibat pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Otonomi Khusus (Otsus).
“Kami minta Balai dan PU juga turun tangan. Jangan bebankan semuanya kepada Pemprov untuk membayar. Uang kita tidak ada. Ini ruas jalan nasional, jadi pemerintah pusat juga harus ikut membantu,” tegasnya.
Menurut Hermus, pemerintah daerah masih memiliki tanggung jawab untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat. Karena itu, diperlukan pembagian pembiayaan sesuai kewenangan dan kemampuan masing-masing pihak agar pelaksanaan pembangunan tidak memberatkan keuangan daerah.
Selain persoalan pembiayaan, Hermus juga menekankan pentingnya kesepakatan mengenai luasan lahan yang akan digunakan dalam peningkatan ruas jalan tersebut, termasuk pembagian lebar sisi kiri dan kanan jalan.
Ia berharap, perencanaan peningkatan jalan tidak hanya berorientasi pada pembangunan jalan dua jalur, tetapi juga harus mengakomodasi berbagai infrastruktur pendukung perkotaan.
Menurutnya, ruang jalan perlu dirancang untuk menyediakan trotoar modern, ruang terbuka hijau (RTH), sistem drainase yang baik, serta sarana utilitas perkotaan seperti jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi.
Hermus menilai, penataan infrastruktur pendukung harus dilakukan secara terpadu agar tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan yang justru menimbulkan pemborosan anggaran.
Ia mencontohkan, kondisi jaringan intake air bersih dari Maruni yang dibangun tepat di pinggir badan jalan beraspal. Jika suatu saat terjadi kebocoran, badan jalan yang sudah dibangun harus dibongkar kembali untuk memperbaiki jaringan tersebut.
“Jadi yang satu membangun, tetapi yang lain membongkar. Nah, ini tidak boleh terjadi. Kita tidak boleh terjebak dalam kesalahan masa lampau,” ujarnya.
Karena itu, Hermus berharap, dalam perencanaan peningkatan Jalan Drs. Esau Sesa-Maruni, pemerintah juga menyediakan ruang khusus bagi utilitas perkotaan dan sistem drainase yang memadai.
Ia menjelaskan, drainase menjadi salah satu faktor penting yang menentukan ketahanan infrastruktur jalan. Tanpa sistem drainase yang baik, air dan banjir dapat merusak konstruksi jalan sehingga pemerintah harus mengeluarkan anggaran berulang kali untuk perbaikan.
Di sisi lain, Hermus juga mengingatkan pentingnya efisiensi pembiayaan dalam pelaksanaan pekerjaan. Menurutnya, peningkatan jalan harus mengutamakan kualitas dan perencanaan yang matang, sehingga tidak serta-merta melakukan pelebaran dengan mengambil lahan di kedua sisi jalan apabila membutuhkan biaya yang sangat besar.
“Efisiensi pembiayaan artinya jangan kita melebarkan satu ruas ternyata memakan biaya yang sangat besar sekali karena kita mengambil sisi kiri dan sisi kanan dua-duanya. Tetapi peningkatan ruas jalan di sini yang pertama adalah meningkatkan kualitas,” tandasnya. [SDR-R2]
