Sorong, TP — Serangkaian aksi kekerasan yang terus berulang di wilayah Papua Barat Daya sepanjang tahun 2026 memicu pertanyaan mendasar. Apakah strategi penanganan keamanan yang dijalankan pemerintah dan aparat selama ini benar-benar efektif? Meskipun operasi penindakan, penambahan personel, dan rapat koordinasi terus dilakukan, ancaman justru kembali terjadi, menandakan adanya celah yang belum tertutup.
Padahal, berbagai langkah telah digelar, mulai dari operasi keamanan gabungan, penguatan intelijen, hingga penempatan personel tambahan di titik rawan. Namun, aksi kekerasan masih terus terjadi: penyerangan terhadap warga sipil, tenaga kesehatan, pegawai pemerintah, aparat keamanan, hingga pembakaran fasilitas proyek pembangunan.
Peristiwa terbaru tercatat di Kabupaten Tambrauw. Camp pekerja proyek pembangunan jalan di Kampung Sikor, Distrik Fef, diserang dan dibakar pada Rabu (4/11/2026). Tempat tinggal pekerja, sepeda motor, mobil, truk, dan alat berat ekskavator dilaporkan musnah. Tujuh pekerja yang berada di lokasi berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat, namun kerugian materi sangat besar dan aktivitas pembangunan terhenti.
Belum lama berselang, kelompok TPNPB-OPM mengklaim telah menyerang iring-iringan kendaraan di Kampung Imor, Distrik Fef, pada 5 November 2026 dan menewaskan dua anggota Brimob. Hingga kini, informasi tersebut masih menunggu konfirmasi resmi dari pihak berwenang.
Rangkaian peristiwa di Tambrauw sepanjang 2026 sangat memprihatinkan. Pada Maret lalu, pegawai pemerintah Abraham Franklin Delano Kambu tewas diserang dalam perjalanan menuju Fef. Tak lama berselang, dua tenaga kesehatan yakni Yohanes Edwintus Bido dan Yeremia Lobo juga meninggal dunia akibat serangan di Kampung Jokbu, Distrik Bamusbama. Sejumlah pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan ada yang masuk daftar pencarian orang, namun rasa aman belum pulih sepenuhnya.
Kondisi serupa terjadi di Kabupaten Maybrat. Penyerangan terhadap prajurit Marinir di Kampung Sori pada 22 Maret 2026 merenggut dua nyawa. Pemerintah dan TNI menegaskan akan memperkuat pengamanan, namun pada 13 Agustus, tiga warga sipil di Kampung Ainod, Distrik Aifat Timur Tengah, kembali mengalami luka-luka.
Peristiwa ini bahkan memunculkan perbedaan keterangan mengenai penyebab kejadian, sehingga Komnas HAM meminta dilakukan investigasi independen. Lebih dari itu, ribuan warga pengungsi akibat konflik sejak September 2021 hingga kini belum sepenuhnya dapat kembali ke rumah masing-masing.
Pertanyaan mendasar yang muncul di tengah masyarakat, mengapa kekerasan terus berulang padahal operasi keamanan terus dilakukan? Apakah pemetaan wilayah rawan sudah akurat? Apakah koordinasi intelijen antarlembaga sudah berjalan optimal? Dan mengapa sejumlah kasus belum tuntas hingga pelaku tertangkap?
Pemerintah dan aparat keamanan perlu menjawab pertanyaan-pertanyaan ini secara terbuka. Karena yang dibutuhkan masyarakat bukan sekadar pernyataan bahwa situasi terkendali, melainkan bukti nyata berupa menurunnya frekuensi serangan dan terjaminnya keselamatan jiwa warga.
Dampak gangguan keamanan juga dirasakan di luar korban jiwa. Pembakaran fasilitas proyek dan alat berat menghambat pembangunan infrastruktur yang sangat dibutuhkan masyarakat. Biaya proyek membengkak dan manfaatnya tertunda.
Papua Barat Daya sebagai provinsi baru membutuhkan stabilitas untuk tumbuh dan melayani masyarakat. Oleh karena itu, evaluasi menyeluruh terhadap strategi penanganan keamanan menjadi keharusan. Keberhasilan tidak boleh hanya diukur dari berapa banyak personel yang diturunkan atau berapa operasi yang digelar. Ukuran utamanya adalah, seberapa mampu mencegah serangan sebelum terjadi, melindungi warga, menuntaskan kasus secara hukum, dan memastikan pembangunan berjalan tanpa ancaman.
Jika pola yang sama terus diulang tanpa hasil yang berarti, maka penanganan keamanan di Papua Barat Daya memang layak ditinjau ulang secara menyeluruh. [CR30-R2]
