Bintuni, TP — Rencana pembangunan Bandara Manimeri semakin mendekati realisasi. Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Bintuni kini memasuki tahap akhir penyusunan Master Plan dan Detail Engineering Design (DED), dengan target penyelesaian dokumen sebelum akhir tahun 2026.
Jika terealisasi, bandara baru ini direncanakan memiliki kawasan pengembangan yang lebih luas dibandingkan Bandara Rendani Manokwari maupun Bandara Siboru Fakfak.
Penyusunan dokumen perencanaan tersebut memasuki tahap konsultasi publik tahap ketiga yang digelar Senin (9/11/2026) di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Bintuni. Kegiatan ini menjadi penutup sebelum dokumen difinalisasi dan diajukan ke pemerintah pusat.
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Bintuni, Jandri Salakory, SE., MM., menjelaskan konsultasi publik ini merupakan tahapan terakhir dalam rangka penyempurnaan dokumen perencanaan pembangunan bandara baru di wilayah Manimeri. Pembangunan bandara baru beserta pelabuhan laut menjadi dua prioritas infrastruktur daerah yang tertuang dalam RPJMD 2025–2029.
“Hari ini tanggal 9 November 2026, Dinas Perhubungan Teluk Bintuni melaksanakan konsultasi publik tahap ketiga. Ini merupakan tahap akhir dalam rangka penyempurnaan penyusunan Master Plan dan DED pembangunan Bandara Manimeri,” ujar Jandri usai membuka kegiatan.
Dokumen lengkap , mulai dari Master Plan, DED, AMDAL, dan berkas pendukung lainnya menjadi syarat utama untuk mengajukan penetapan lokasi (Penlok) bandara ke pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan. Setelah dokumen rampung, pemerintah kabupaten juga akan menyampaikannya kepada Gubernur Papua Barat melalui Dinas Perhubungan Provinsi guna memperkuat dukungan daerah.
Penyusunan kajian teknis ini melibatkan tim tenaga ahli dari Universitas Hasanuddin Makassar yang terdiri dari akademisi dan pakar di bidang teknik sipil dan infrastruktur.
Berdasarkan rancangan Master Plan yang disusun, Bandara Manimeri memiliki kawasan pengembangan yang luas dan berpotensi menjadi salah satu infrastruktur transportasi strategis di Papua Barat. Lokasi Manimeri dinilai sangat strategis dengan ketersediaan lahan yang memadai untuk pengembangan jangka panjang.
“Kalau kita melihat Master Plan yang ada, Bandara Manimeri ini direncanakan lebih besar dibandingkan Bandara Rendani di Manokwari maupun Bandara Siboru di Fakfak. Lokasinya cukup strategis dan memiliki kawasan yang sangat luas untuk pengembangan,” jelas Jandri.
Bandara ini diharapkan tidak hanya menjadi sarana transportasi udara, tetapi juga menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru, membuka aksesibilitas wilayah, serta mempercepat pembangunan di Kabupaten Teluk Bintuni dan sekitarnya.
Pembebasan Lahan Dibahas Bersama Masyarakat dan DPRK
Sebagian kawasan yang direncanakan berada di wilayah permukiman dan lahan pertanian masyarakat transmigrasi, meliputi kawasan SP1, SP2, dan SP3. Pemerintah daerah akan membahas mekanisme penyelesaian lahan bersama DPRK dan pemilik hak atas tanah.
“Untuk pembebasan lahan, tentu harus ada persetujuan dan pembahasan bersama DPRK, pemerintah daerah, serta pemilik tanah. Skemanya bisa melalui tukar guling atau ganti rugi sesuai ketentuan dan NJOP yang berlaku,” terangnya.
Setelah lahan dinyatakan clear and clean, pembangunan fisik bandara selanjutnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni berharap dukungan seluruh pemangku kepentingan agar proses ini berjalan lancar dan rencana pembangunan dapat segera terwujud. [CR25-R2]
