Sorong, TP – Praktik mafia tanah, pemalsuan dokumen pertanahan hingga penyerobotan lahan menjadi perhatian Polda Papua Barat Daya. Kapolda Papua Barat Daya Brigjen Pol. Dr. Hengki Haryadi, S.I.K., M.H., menegaskan komitmen kepolisian untuk memperkuat penegakan hukum terhadap berbagai praktik yang merugikan masyarakat maupun negara.
Komitmen tersebut ditegaskan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Polda Papua Barat Daya dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Papua Barat di Kota Sorong, Selasa (17/11).
Kapolda menilai persoalan pertanahan di Papua Barat Daya memiliki kompleksitas tersendiri karena berkaitan dengan sejarah, adat istiadat, identitas, serta hak-hak masyarakat adat. Sengketa lahan dan tumpang tindih sertifikat yang tidak ditangani secara tepat berpotensi memicu konflik sosial.
Karena itu, menurut Kapolda, kerja sama Polda dan BPN tidak boleh berhenti pada seremoni penandatanganan, tetapi harus diwujudkan melalui langkah konkret, terutama dalam mencegah konflik agraria dan menindak praktik kejahatan pertanahan.
Polda Papua Barat Daya berkomitmen mendukung pemberantasan mafia tanah, pemalsuan dokumen, penyerobotan lahan, hingga penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan masyarakat maupun negara.
Kapolda juga menekankan pentingnya deteksi dini terhadap potensi konflik pertanahan melalui koordinasi lintas sektor dengan melibatkan tokoh adat, tokoh masyarakat, pemerintah daerah, serta pihak-pihak terkait.
“Tanah bukan sekadar komoditas ekonomi, tetapi memiliki nilai sosial, budaya, historis, dan identitas bagi masyarakat, khususnya masyarakat adat di Tanah Papua,” tegas Kapolda.
Selain penegakan hukum, kerja sama tersebut juga mencakup pengamanan aset negara melalui inventarisasi dan percepatan pendaftaran serta sertifikasi tanah milik negara, khususnya aset yang berada dalam penguasaan institusi Polri.
Kapolda bahkan menginstruksikan seluruh Kapolres dan Kapolresta jajaran agar segera membangun koordinasi berkala dengan kantor pertanahan di masing-masing wilayah untuk menindaklanjuti kesepakatan tersebut.
Sementara itu, Kasubbid PID Bidhumas Polda Papua Barat Daya, Kompol Jenny S.A. Hengkelare, mengatakan kerja sama strategis tersebut merupakan bentuk komitmen bersama dalam memperkuat pelayanan publik, memberikan kepastian hukum pertanahan, sekaligus menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
“Kerja sama strategis antara Polda Papua Barat Daya dan BPN ini diharapkan mampu meminimalisir potensi konflik agraria di tengah masyarakat, mencegah praktik-praktik yang melanggar hukum, serta mengamankan aset-aset negara secara tertib dan memiliki kepastian hukum. Sinergi ini juga menjadi wujud kehadiran negara dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Jenny.
Penandatanganan PKS dipimpin Kapolda Papua Barat Daya bersama Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua Barat, Keliopas Fenitiruma, S.SiT., M.H., QCRO. Kerja sama tersebut juga ditindaklanjuti melalui penandatanganan PKS antara Kapolres dan Kapolresta jajaran dengan masing-masing kepala kantor pertanahan di wilayah Papua Barat Daya. [CR30-R2]











