Manokwari, TP – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Papua Barat menggelar media workshop dan gathering bersama insan pers di Auditorium BPK Perwakilan Papua Barat, Rabu (18/11/2026).
Kegiatan tersebut bertujuan memperkuat sinergi dan kemitraan antara BPK dan media, sekaligus meningkatkan pemahaman wartawan mengenai hasil pemeriksaan serta tata kelola keuangan negara dan daerah.
Kepala BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat, Agus Priyono, dalam sambutannya yang dibacakan Kepala Sekretariat, Indra P. Suseno, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kehadiran para jurnalis. Menurutnya, kehadiran insan pers merupakan bukti komitmen bersama dalam menjaga kemitraan yang solid.
Ia mengatakan, BPK memiliki mandat konstitusional untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
Sepanjang 2026, BPK Perwakilan Papua Barat telah melaksanakan berbagai rangkaian pemeriksaan, meliputi pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah, pemeriksaan kinerja, serta pemeriksaan dengan tujuan tertentu pada Pemerintah Provinsi Papua Barat dan tujuh kabupaten yang menjadi entitas pemeriksaan.
Ketujuh kabupaten tersebut yakni Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Fakfak, dan Kaimana.
Menurutnya, hasil pemeriksaan yang berkualitas tidak akan memberikan dampak optimal tanpa pemahaman publik yang utuh. Karena itu, media memiliki peran strategis sebagai pilar komunikasi publik, bukan hanya dalam menyampaikan informasi, tetapi juga membangun pemahaman masyarakat mengenai program, kebijakan, dan capaian kinerja BPK.
Ia menjelaskan, kegiatan tersebut memiliki dua tujuan utama, yakni menyamakan persepsi dan memperdalam wawasan melalui media workshop serta mempererat hubungan kemitraan melalui media gathering.
Dalam media workshop, BPK ingin memberikan pemahaman lebih mendalam kepada insan pers terkait pemberitaan hasil pemeriksaan, termasuk opini BPK, tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, hingga persoalan kerugian daerah.
Hal ini dinilai penting agar pemberitaan yang disampaikan kepada masyarakat dilakukan secara cermat dan tidak menimbulkan penafsiran yang keliru.
“Melalui sesi workshop hari ini, kami ingin membuka ruang diskusi untuk menyerap aspirasi dan masukan dari insan pers demi meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik,” demikian disampaikan dalam sambutan tersebut.
BPK berharap, melalui kegiatan ini, pemberitaan mengenai tata kelola keuangan daerah di Papua Barat semakin valid, akurat, dan terpercaya.
Sementara itu, melalui media gathering, BPK ingin mempererat silaturahmi dan membangun komunikasi yang lebih terbuka dengan para jurnalis. Pihaknya memahami dinamika pekerjaan wartawan di lapangan yang dihadapkan dengan berbagai tuntutan serta tenggat waktu pemberitaan.
Karena itu, momentum gathering diharapkan menjadi ruang interaksi yang lebih santai bagi BPK dan insan pers untuk bertukar pikiran serta memperkuat sinergi dalam suasana kekeluargaan.
BPK Perwakilan Papua Barat juga menegaskan komitmennya untuk selalu membuka ruang komunikasi dan menerima berbagai masukan konstruktif dari media guna meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik ke depan. [SDR-R2]












