Manokwari , TP – Pembangunan energi terbarukan menjadi salah satu agenda strategis dalam mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi nasional. Namun, dibalik besarnya potensi investasi dan pembangunan infrastruktur, terdapat berbagai tantangan, mulai dari persoalan perizinan, pengelolaan anggaran, aspek lingkungan, hingga potensi konflik sosial dan hak masyarakat adat.
Kompleksitas tersebut membutuhkan pengawalan yang tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum setelah terjadi pelanggaran, tetapi juga mampu mengidentifikasi dan mencegah potensi permasalahan sejak dini.
Menjawab kebutuhan tersebut, Kombes Pol. Darma Suwandito, S.I.K., melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Papua Barat, mengembangkan inovasi kebijakan Pengawalan Proyek Strategis Energi Terbarukan (LANTARU). “Perkuat kepastian hukum, cegah risiko sejak dini, dan dukung ketahanan energi nasional melalui tata kelola pengawalan yang terintegrasi”.
Proyek perubahan yang menjadi bagian dari Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I Angkatan LXIX Tahun 2026 ini menghadirkan model tata kelola pengawalan dan penegakan hukum yang terintegrasi, preventif, dan berbasis risiko.
Kombes Pol. Darma Suwandito, S.I.K., mengatakan, sejak Minggu ke IV bulan September 2026 hingga saat ini berjalan, Implementasi proyek perubahan tersebut dibangun melalui lima agenda strategis.
“Kami telah melaksanakan sejumlah kegiatan implementasi jangka pendek, mulai dari tahap persiapan implementasi, penguatan kebijakan sebagai pijakan proyek perubahan, pembangunan sistem informasi digital yang menjadi support system proyek perubahan, penguatan kolaborasi stakeholder internal dan eksternal, hingga penerapan model pengawalan melalui pilot project di Provinsi Papua Barat,” kata Darma Suwandito, kepada wartawan di kantornya, Kamis (19/11/2026).
Lebih lanjut penggagas inovasi LANTARU tersebut mengatakan, melalui inovasi ini, informasi proyek strategis diharapkan dapat terhimpun secara lebih terstruktur, potensi risiko hukum dapat dipetakan, dan perkembangan proyek dapat dimonitor sebagai dasar pengambilan langkah pencegahan serta mitigasi.
Lebih dari sekadar penguatan internal organisasi, LANTARU juga menempatkan kolaborasi sebagai elemen penting. Pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, aparat penegak hukum, pelaku usaha, hingga masyarakat memiliki peran dalam menciptakan pembangunan energi terbarukan yang tertib, transparan, dan sesuai ketentuan hukum.
Inovasi ini sejalan dengan Asta Cita kedua dan ketujuh, khususnya dalam mendukung kemandirian energi serta memperkuat reformasi hukum dan pencegahan korupsi. LANTARU juga memiliki keterkaitan dengan SDGs 7, 16, dan 17 tentang energi, bersih, kelembagaan yang tangguh, serta kemitraan pembangunan.
Ke depan, pada implementasi tahap jangka menengah dan jangka panjang, LANTARU diarahkan untuk terus disempurnakan, dikembagakan dalam mekanisme kerja organisasi, dan direplikasi pada proyek strategis energi terbarukan secara nasional.
Melalui LANTARU, pengawalan hukum diharapkan menjadi bagian penting dari keberhasilan transisi energi, sehingga pembangunan tidak hanya menghasilkan infrastruktur, tetapi juga menghadirkan kepastian hukum, perlindungan masyarakat, dan keberlanjutan pembangunan. [SDR-R2]












