• Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Kontak
Jumat, November 20, 2026
  • Login
Tabura Pos - Akurat dan Cerdas
  • Home
  • PAPUA BARAT
  • MANOKWARI
  • DAERAH
    • MANSEL
    • PEGAF
    • BINTUNI
    • TELUK WONDAMA
  • POLHUKRIM
    • HUKUM & KRIMINAL
    • PARLEMENTARIA
  • DIKKES
    • BUDAYA & PARIWISATA
    • KESEHATAN
    • PENDIDIKAN
  • EKBIS
  • KABAR PAPUA
  • LINTAS PAPUA
No Result
View All Result
  • Home
  • PAPUA BARAT
  • MANOKWARI
  • DAERAH
    • MANSEL
    • PEGAF
    • BINTUNI
    • TELUK WONDAMA
  • POLHUKRIM
    • HUKUM & KRIMINAL
    • PARLEMENTARIA
  • DIKKES
    • BUDAYA & PARIWISATA
    • KESEHATAN
    • PENDIDIKAN
  • EKBIS
  • KABAR PAPUA
  • LINTAS PAPUA
No Result
View All Result
Tabura Pos - Akurat dan Cerdas
No Result
View All Result
Home POLHUKRIM HUKUM & KRIMINAL

Direktur PT Iqra Visindo Teknologi ‘Dihukum’ Membayar Uang Pengganti Rp11 Miliar Lebih

AdminTabura by AdminTabura
19/11/2026
in HUKUM & KRIMINAL, POLHUKRIM
0
Direktur PT Iqra Visindo Teknologi ‘Dihukum’ Membayar Uang Pengganti Rp11 Miliar Lebih

Direktur PT Iqra Visindo Teknologi, Ir. Muhammad Asdin didampingi tim penasehat hukumnya mendengarkan pembacaan putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor Papua Barat, di PN Manokwari, Rabu (18/11/2026) malam. TP/TIM2

0
SHARES
9
VIEWS
Share on FacebookShare on Whatsapp

Manokwari, TP – Majelis hakim Pengadilan Tipikor Papua Barat pada Pengadilan Negeri (PN) Manokwari menuntaskan sidang perkara dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) pembangunan dermaga apung Marampa, Manokwari, Provinsi Papua Barat tahap IV 2016 dan tahap V 2017, Rabu, 18 November 2026 malam.

Sidang dipimpin ketua majelis hakim, Zaka Talpatty, SH, MH didampingi hakim anggota, Pitayartanto, SH dan Hermawanto, SH, diawali pembacaan putusan terhadap terdakwa, Bambang H. Soesanto selaku Plt. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Provinsi Papua Barat serta Pejabat Pembuat Komitmen pada tahap IV 2016 dan Oktovianus Woria selaku PPK pada tahap V 2017.

Setelah sempat diskors, dilanjutkan untuk terdakwa, Ir. Muhammad Asdin selaku Direktur PT Iqra Visindo Teknologi, sekaligus menutup rangkaian persidangan perkara yang dimulai sejak 1 Juli 2026 tersebut.

Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan terdakwa, Ir. Muhammad Asdin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan ‘tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain’ sebagaimana dakwaan subsidair penuntut umum.

“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama delapan (8) tahun dan pidana denda sejumlah Rp300.000.000, yang harus dibayar dalam jangka waktu satu (1) bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama satu (1) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap,” tegas ketua majelis hakim.

Lanjutnya, menetapkan, jika pidana denda tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan terpidana yang dapat disita dan dilelang untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar, dan dalam hal, hasil penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayarkan tersebut, diganti dengan pidana penjara selama seratus (100) hari.

Majelis hakim juga menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti (UP) sejumlah Rp11.499.660.147, dengan memperhitungkan pengembalian hasil temuan BPK-RI sejumlah Rp222.440.007 dan uang titipan sejumlah Rp200 juta dan apabila dalam jangka waktu satu (1) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, terdakwa tidak membayar UP, maka jaksa dapat menyita dan melelang harta kekayaan milik terdakwa guna menutupi kerugian keuangan negara.

Apabila harta kekayaan terdakwa tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 tahun. “Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan,” kata Talpatty.

Seperti diketahui, terdakwa, Ir. Muhammad Asdin dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Papua Barat, dengan pidana penjara selama 12 tahun dan membayar denda sebesar Rp500 juta subsidair selama 4 bulan penjara.

JPU juga meminta terdakwa dihukum untuk membayar UP seluruhnya sebesar Rp21.021.100.154, dengan ketentuan apabila UP tersebut tidak dibayarkan paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi UP tersebut.

“Dalam hal, terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara selama enam (6) tahun,” pinta JPU, dalam tuntutannya, setelah sempat ditunda 3 kali proses persidangan.

Usai persidangan, Humas PN Manokwari, Zaka Talpatty, SH, MH mengatakan, terdakwa, Bambang H. Soesanto dijatuhi hukuman selama 5 tahun penjara dan pidana denda Rp300 juta subsider 100 hari.

Untuk terdakwa, Oktovianus Woria, kata Humas PN, dijatuhi hukuman selama 3 tahun pidana penjara dan pidana denda Rp300 juta subsider 100 hari.

“Pidana denda ketiga terdakwa, sama. Hanya terdakwa, Muhammad Asdin yang ada tambahan uang pengganti sebesar Rp11 miliar lebih. Terdakwa, Bambang dan Oktovianus, tidak ada uang pengganti,” jelas Talpatty yang dikonfirmasi Tabura Pos di PN Manokwari, Rabu, 18 November 2026 malam.

Sebelumnya, JPU menuntut terdakwa, Bambang Soesanto dengan pidana selama 8 tahun dan 6 bulan (8,5 tahun) penjara.

Menurut JPU, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘turut serta melakukan tindak pidana dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara’ melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 20 huruf c UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan subsidair penuntut umum.

JPU juga menuntut terdakwa, Bambang Soesanto untuk membayar denda sebesar Rp500 juta subsidair 4 bulan penjara.

Sedangkan terdakwa, Oktovianus Woria, dituntut JPU dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan (4,5 tahun) dan pidana denda sejumlah Rp100 juta, yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

Ketentuannya, jika pidana denda tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan terpidana yang dapat disita dan dilelang untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayarkan, dan dalam hal hasil penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayarkan tersebut diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan.

Putusan terhadap ketiga terdakwa ini lebih rendah dibandingkan tuntutan JPU Kejati Papua Barat. Pihak keluarga dari terdakwa, Bambang dan Oktovianus selalu setia mendampingi, mulai awal persidangan hingga agenda pembacaan putusan.

Suasana haru terlihat ketika keluarga dari terdakwa, Bambang maupun Oktovianus serta penasehat hukum dari terdakwa, Ir. Muhammad Asdin, menyalami para terdakwa, sebelum meninggalkan PN Manokwari untuk dibawa pulang menumpang mobil tahanan kejaksaan. [TIM2-R1]

Previous Post

Kementerian ATR/BPN Dampingi Masyarakat Hukum Adat di Papua Barat dan Papua Barat Daya dalam Pendaftaran Tanah Ulayat

Next Post

Tingkatkan Pelayanan Prima, Kantor Pertanahan Kabupaten Manokwari Gandeng Bank Mandiri

Next Post
Tingkatkan Pelayanan Prima, Kantor Pertanahan Kabupaten Manokwari Gandeng Bank Mandiri

Tingkatkan Pelayanan Prima, Kantor Pertanahan Kabupaten Manokwari Gandeng Bank Mandiri

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ADVERTORIAL

ADVERTORIAL

ADVERTORIAL

ADVERTORIAL

Browse by Category

  • ARTIKEL
  • BINTUNI
  • Blog
  • BUDAYA & PARIWISATA
  • DAERAH
  • DIKKES
  • EKBIS
  • HUKUM & KRIMINAL
  • INFO GRAFIK
  • KABAR PAPUA
  • KAIMANA
  • KESEHATAN
  • LINTAS NUSANTARA
  • LINTAS PAPUA
  • MANOKWARI
  • MANSEL
  • NASIONAL
  • News
  • PAPUA BARAT
  • PAPUA BARAT DAYA
  • PARLEMENTARIA
  • PEGAF
  • PENDIDIKAN
  • POLHUKRIM
  • Post
  • TELUK WONDAMA
  • Uncategorized
  • VIDEO

© 2022 TABURAPOS - Akurat dan Cerdas.

No Result
View All Result
  • Home
  • PAPUA BARAT
  • MANOKWARI
  • DAERAH
    • MANSEL
    • PEGAF
    • BINTUNI
    • TELUK WONDAMA
  • POLHUKRIM
    • HUKUM & KRIMINAL
    • PARLEMENTARIA
  • DIKKES
    • BUDAYA & PARIWISATA
    • KESEHATAN
    • PENDIDIKAN
  • EKBIS
  • KABAR PAPUA
  • LINTAS PAPUA

© 2022 TABURAPOS - Akurat dan Cerdas.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
error: Content is protected !!