MANOKWARI, TABURAPOS.CO – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Manokwari menggelar rapat koordinasi daerah pendataan awal registrasi sosial ekonomi (Regsosek) dengan melibatkan lintas sektor, di salah satu hotel di Manokwari, Selasa (27/9).
Kepala BPS Manokwari, Melianus Y. Wamafma mengungkapkan, rakorda melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemda Manokwari, TNI-Polri, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan lainnya.
Menurutnya, rakorda sangat penting karena keterlibatan semua komponen dalam mensukseskan pelaksanaan Regsosek tahun ini sangat dibutuhkan. Sebab berkaitan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 tahun 2022, tentang pengentasan kemiskinan ekstrim.
Berkenaan dengan hal itu, Wamafma menjelaskan, agar masyarakat bisa didata semuanya. Makanya, pihaknya membutuhkan peran penting semua komponen untuk mensosialisasikan program Regsosek kepada seluruh aparatnya masing-masing.
“Agar masyarakat juga mengetahui apa itu Regsosek, sehingga ketika petugas datang masyarakat bisa menerimanya dan mendapatkan data yang diinginkan. Sehingga tidak ada masyarakat yang tidak terdata dalam Regsosek ini,” jelas Wamafma kepada wartawan usai pembukaan, kemarin.
Disebutkannya, BPS Manokwari telah menyiapkan 392 petugas yang akan disebar di sembilan distrik, 173 kampung, dan 1.108 satuan lingkungan tempat di Manokwari.
“Petugas ini akan melakukan pekerjaanya di sana, dan 1 petugas akan melakukan pendataan 250 keluarga dan diberikan waktu selama satu bulan dari tanggal 15 Oktober-14 November nanti,” jelasnya.
Wamafma menerangkan, Regsosek ini bukan sistem pendataan sampel, tetapi menggunakan sistem sensus yang mana semua warga harus didata semuanya.
“Regsosek ini sistemnya semua warga yang ada didata habis, sehingga data yang ada bisa memberikan gambaran kondisi sosial ekonomi yang ada di Kabupaten Manokwari,” ungkapnya.
Ditambahkannya, data hasil Regsosek ini tentunya akan digunakan oleh pemerintah daerah dalam rangka mengambil kebijakan-kebijakan terkait dengan program perlindungan sosial dan program pemberdayaan masyarakat.
BACA JUGA: Penyidik KPK Datangi Polres Manokwari
“Semua sektor juga didata, baik itu sektor kesehatan, pendidikan dan pendapatannya serta sektor lainnya sebagai tambahan informasi. Target warga yang data sekitar 67.458 estimasi KK di Manokwari,” pungkasnya.
Rakorda turut dihadiri Bupati Manokwari, Hermus Indou. Menurutnya, Regsosek adalah program nasional dan pemerintah daerah menjadi subkoordinasi. Tentu, satu prinsip terhadap instruksi pemerintah pusat untuk bagaimana mengajak masyarakat termasuk instansi mensukseskan sensus tersebut.
Pemda Manokwari, kata Bupati, tentu akan mendukung pelaksanaan dan mensukseskan Regsosek ini, dengan akan mengeluarkan instruksi dan edaran kepada pemerintahan tingkat kampung hingga distrik untuk pendukung petugas yang akan melakukan pendataan awal Regsosek.
“Saya juga akan mengecek setiap saat untuk memastikan aparat kita yang ada ditingkat bawah memberikan dukungan kepada BPS Manokwari,” pungkas Hermus Indou. [SDR-R3]
