Manokwari, TABURAPOS.CO – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat diminta tidak menyepelekan keberadaan perempuan, apalagi hanya dipandang dengan sebelah mata.
Ketua Lembaga Adat Perempuan Papua (Lapepa) Papua Barat, Adolina D. Kondologit berharap, Pemprov harus melihat secara keberadaan, peran, dan melibatkan perempuan dalam kegiatan pemerintahan, terutama dalam menyelesaikan persoalan yang dialami perempuan, seperti kekerasan dan sebagainya.
Menurutnya, kehadiran Provinsi Papua Barat yang sudah berusia 23 tahun, tentunya hadir untuk mengayomi seluruh masyarakat adat, termasuk perempuan Papua hingga ke akar rumput.
Untuk itu, Adolina Kondologit mendesak agar ke depan perempuan Papua, harus dilibatkan dalam semua sistem pemerintahan, sehingga merasa menjadi bagian dari Pemprov Papua Barat.
BACA JUGA: Warinussy Pertanyakan Rencana Merelokasi Daerah Sanggeng
“Tapi kalau melihat permasalahan perempuan dan anak, khususnya orang asli Papua sampai hari ini, sebagai perempuan, kami merasa kami masih disepelekan atau dianaktirikan,” katanya kepada para wartawan di Kantor Gubernur Papua Barat, kemarin.
Dirinya juga meminta Penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw Kendati selaku anak asli Papua Barat dari wilayah Bomberai bisa melihat suatu kebersamaan, sehingga tidak ada kesan perempuan Papua bukan bagian dari Provinsi ini. [AND-R1]
