Manokwari, TP – Pimpinan Wilayah Muhammadiyah dan Pengurus Wilayah Aisyiyah Papua Barat menggelar Musyawarah Wilayah (Muswil) ke-3 tahun 2023.
Agendanya, untuk memilih pimpinan dan pengurus baru Aisyiyah Papua Barat periode 2023-2027. Muswil ke 3 dilaksanakan 2 hari Jumat dan Sabtu (28/1) hari ini.
Sekretaris Umum Aisyiyah Pusat, Dr Tri Hastuti berharap, Muswil menjadi musyawarah teladan dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadaban serta menghasilkan program yang baik dan komitmen tinggi dalam memajukan masyarakat dan bangsa.
Diharapkan pula, Muswil ke-3 bisa menghasilkan program yang luar biasa dan terus bersinergi serta berkontribusi dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Papua Barat.
“Muswil bagi Asyiyah sangat penting agar bisa menghasilkan program-program untuk 5 tahun ke depan dan peran-peran itu harus terus dikuatkan untuk terus berkontribusi di bidang pendidikan, kesehatan maupun ekonomi,” pesannya.
Staf Ahli Gubernur Papua Barat Bidang Pemerintahan dan Otonomi Khusus, Thamrin Payapo menyampaikan, kemajuan suatu bangsa dapat ditentukan oleh harkat dan martabat perempuan. Jika perempuan maju maka majulah bangsa.
Pemerintah, sudah seyogyanya berterima kasih kepada seluruh organisasi kemasyarakatan khususnya kepada Aisyiyah Papua Barat karena sudah bersinergi dengan pemerintah untuk memajukan pembangunan di Papua Barat.
Menurutnya, jika semua organisasi berkolaborasi dengan pemerintah memajukan daerah, maka pemerintah juga akan sangat mendukung kehadiran organisasi kemasyarakatan yang berkembang di Papua Barat.
“Sejauh ini pemerintah tidak pernah mengekang bahkan pemerintah selalu memberikan bantuan. Pemerintah daerah sangat mendukung langkah Aisyiyah mulai dari pusat sampai daerah untuk memajukan kesejahteraannya, sejalan dengan Undang-undang Otsus yang menitip beratkan masalah pendidikan, kesehatan dan peningkatan ekonomi kerakyatan,” jelas Payapo seraya mengucap terima kasih sudah membantu pemerintah.
Pada kesempatan ini, Thamrin Payapo juga berpesan agar Aisyiyah Papua Barat ikut mendukung percepatan penurunan angka stunting.
“Target nasional tahun 2024 stunting di tingkat nasional menjadi 14 persen dan diharapkan Papua Barat bisa mencapai target,” ucapnya.
Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Papua Barat, Mulyadi Jaya mengatakan, Aisyiyah adalah organisasi wanita pertama di Indonesia dan merupakan perempuan-perempuan pelopor suatu gagasan dan ide. Salah satunya taman kanak-kanak. Kemudian, menggagas berdirinya kongres wanita Indonesia, pemberantasan buta huruf di Indonesia, menggagas berdirinya musollah pertama dan lainnya.
Diharapkan, perjuangan tersebut tidak berhenti dan mengalami kemunduran. Tetap, ke depan amal-amal usaha haruslah terus berkembang dan maju seperti semangat pendahulu Aisyiyah.
Muyadi mengingatkan, tahun 2023 hingga 2024 akan menjadi kritis di segala aspek terutama saat menjelang Pemilu. Oleh karenanya, Muhammadiyah dan Aisyiyah harus memperkuat dan menyadarkan penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu maupun yang akan memilih nanti agar menjunjung proses demokrasi yang bermartabat.
Pimpinan Wilayah Aisyiyah (PWA) Papua Barat, Hj Suryati Faisal menyampaikan, Aisyiyah Papua Barat telah berusia 17 tahun. Selama terbentuk di Papua Barat telah ikut berkontribusi membangun di segala bidang, baik pendidikan, kesehatan, maupun pemberdayaan masyarakat khususnya yang berorientasi pada kehidupan ibu dan anak.
“Hingga saat ini memiliki beberapa amal usaha Aisyiyah, antara lain sekolah PAUD sebanyak 51, SD di Raja Ampat dan sejumlah unit usaha amal lainnya di Papua Barat,” ungkap Suryati.
Mengacu thema Muswil “Perempuan berkemajuan mencerahkan peradaban bangsa” menjadi kewajiban organisasi wanita lainnya untuk bahu membahu mendukung pemerintah demi kemajuan bangsa.
“Meletakkan dan meningkatkan harkat serta martabat wanita seluruh wanita Indonesia merupakan program prioritas yang akan dilaksanakan. Meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan dan pemberdayaan wanita Indonesia. Kehadiran Aisyiyah diharapkan memberikan kontribusi yang maskimal,” ucapnya.
Diakhir sambutannya, Suryati juga berpesan agar Aisyiyah bersedia menjadi perpanjangan tangan pemerintah menyukseskan implementasi kurikulum merdeka di Papua Barat. [AND-R3]
