Manokwari, TP – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menggelar rapat kerja nasional membahas strategi pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana (Banggakencana) serta program percepatan penurunan stunting tahun 2023 di auditorium kantor BKKBN Pusat di Jakarta, Rabu (25/1/2023). Kepala BKKBN Provinsi Papua Barat, Philmona Yarollo, juga nampak menghadiri kegiatan yang dihadiri oleh 2.637 peserta tersebut.
Kegiatan dibuka oleh Presiden RI, Joko Widodo sekaligus pengumuman hasil pengukuran prevalensi stunting di seluruh Indonesia berdasarkan survei Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 oleh Kementerian Kesehatan.
Presiden Joko Widodo dalam sambutannya menegaskan, tugas BKKBN tidaklah mudah, membangun sebuah keluarga yang berkualitas tidak mudah, namun dengan 1,2 juta penyuluh Presiden yakin BKKBN plus pendampingnya mampu melakukannya. “Artinya, SDM menjadi kunci daya saing bangsa,” ujar Presiden.
Jokowi menegaskan, stunting di Indonesia masih menjadi PR yang sangat besar yang harus diselesaikan. Tahun 2014 mengawali memimpin Indonesia angka stunting 37 persen.
“Saya kaget saya. Dan tadi disampaikan oleh dokter Budi Sadikin, saya kalau manggil Pak Menteri Kesehatan itu dokter Budi, karena bukan dokter tapi jadi menteri kesehatan (menkes). Sudah disampaikan oleh Pak Menkes di 2022 angkanya sudah turun menjadi 21,6 persen, ini kerja keras kita semuanya. Dan, dampak stunting ini bukan hanya urusan tinggi badan, tetapi yang paling berbahaya adalah nanti rendahnya kemampuan anak untuk belajar, keterbelakangan mental, dan yang ketiga munculnya penyakit-penyakit kronis yang gampang masuk ke tubuh anak,” terang Presiden. Oleh sebab itu, Presiden meminta, target 14 persen di tahun 2024 harus tercapai.
Disampaikan, lima provinsi tertinggi persentasenya adalah Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Barat (Sulbar), Aceh, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Sulawesi Tenggara (Sultra). Namun, jika dihitung secara jumlah, paling banyak adalah Jawa Barat, kemudian Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumut, dan Banten.
Menurut Presiden, infrastruktur untuk menurunkan angka stunting sudah tersedia, yakni dengan tersebarnya sekitar 300 ribu posyandu dan 10.200 puskesmas di Indonesia yang apabila digerakkan dengan baik maka memudahkan penyelesaian persoalan tersebut.
Hanya saja, Presiden Jokowi melanjutkan, masih terdapat problem di lapangan, puskesmas tidak tersebar merata di seluruh tanah air, dan kurangnya sejumlah sarana pendukung lainnya.
Presiden menunjuk Kepala BKKBN menjadi koordinator dari kementerian dan lembaga dan pemerintah daerah, sebab BKKBN memiliki SDM sampai ke bawah yang bisa menggerakkan hingga ke tingkat bawah.
Untuk mencapai target 14 persen angka stunting, Presiden meminta seluruh instansi terkait bergerak dan berkonsolidasi bersama dan memberikan asupan gizi ke anak secara tepat sesuai kebutuhannya.
Presiden juga mengingatkan, agar bayi dan ibu hamil diberikan protein yang cukup dan menggerakan tim penyuluh. “Sekali lagi bahwa kualitas keluarga, kualitas SDM itu menjadi kunci bagi negara kita untuk berkompetisi, bersaing dengan negara-negara lain. Dan, sinergitas antara kementerian dan lembaga, pemda, nakes, TNI-Polri, dan swasta ini penting sekali,” tegas Presiden RI dalam sambutannya.
Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, dalam laporannya menyampaikan, banyak keluarga yang saat ini menghadapi banyak tantangan, disrupsi informasi sangat berpengaruh terhadap ketahanan keluarga. Oleh karena itu, bersama harus bisa menyiapkan generasi untuk meraih bonus demografi dan mengisi Indonesia Emas 2045.
Butuh gotong royong dan pendekatan pentahelix dalam percepatan penurunan stunting, sehingga akan lebih diperkuat dalam strategi pada 2023. “Keluarga harus mengubah mindset dalam mengasuh dan memberi asupan gizi bagi balitanya.Tidak perlu mahal karena banyak sumber pangan di lingkungan sekitar yang sebetulnya cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi.
Hasto menyebut, ada tiga metode pengukuran stunting di Indonesia. Yakni, Studi Status Gizi Indonesia (SSGI), Aplikasi elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis masyarakat (e-PPGBM) yang keduanya dari Kementerian Kesehatan, serta Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bekerja sama dengan BKKBN dan Badan Pusat Statistik (BPS).
Rakernas 2023 bertujuan untuk meningkatkan sinergitas dan kolaborasi para pemangku kepentingan di pemerintahan pusat, pemerintah provinsi, pemerintahan kabupaten dan kota, serta para mitra dalam mencapai sasaran program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting.
Rakernas 2023 secara khusus untuk meningkatkan komitmen pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota serta para mitra dalam mendukung program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting serta merumuskan rencana kerja dan rencana aksi kegiatan prioritas pencapaian sasaran program bangga kencana dan percepatan penurunan stunting.
Rakernas 2023 membahas implementasi dan pemanfaatan hasil Pendataan Keluarga tahun 2021 (PK-21) yang telah dimutakhirkan pada 2022, sebagai basis data dan strategi pencapaian sasaran kinerja dan penurunan angka stunting di Indonesia dan program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE).
Melalui Rakernas 2023 ini juga ada optimalisasi peran serta kementerian dan lembaga terkait dalam percepatan penurunan stunting, melalui berbagai program yang ditetapkan. [*RYA-R3]
