Manokwari, TP – Bupati Manokwari, Hermus Indou kembali menggelar pertemuan dengan pedagang di Pasar Tingkat Sanggeng.
Pertemuan difasilitasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi (Perindagkop) dan UMKM Kabupaten Manokwari, diikuti puluhan perwakilan pedagang di bawah koordinator asosiasi, berlangsung di Sasana Karya, Kantor Bupati, Rabu (15/2).
Pertemuan membahas rencana pembongkaran, pengosongan dan penataan lokasi Pasar Tingkat Sanggeng sehubungan dengan akan dimulainya pembangunan pasar modern.
Kepala Disperindagkop dan UMKM Kabupaten Manokwari, Jan Ayomi menjelaskan, tanggal 1 Maret bulan depan, Pasar Tingkat Sanggeng akan dibongkar.
Namun, sebelum pembongkaran, pemerintah pada tanggal 26 Februari bulan ini akan meresmikan pasar sementara yang pembangunannya sedang berjalan di lokasi Taman Besi dengan harapan bisa digunakan sementara oleh para pedagang.
“Pembangunan pasar sementara di taman besi sudah 83 persen, akan menampung 70 kios dan 500 lebih pedagang hamparan, tempelan, sayur dan lainnya. Pemerintah juga akan bangun 150 kios di Jl Percetakan untuk pedagang,” ujar Ayomi menjelaskan.
Ayomi menambahkan, pemerintah daerah Manokwari akan mengikuti pertemuan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), di Bali, untuk membicarakan tentang teknis dan finalisasi pembangunan pasar modern.
Bupati Manokwari, Hermus Indou dalam arahannya menambahkan, pembangunan pasar modern merupakan upaya pemerintah daerah ingin meningkatkan pembangunan infrastruktur di Manokwari.
Bupati mengatakan, waktu terus berjalan, dimana pemerintah pusat melalui kementerian PUPR memerlukan kepastian dari pemerintah daerah terkait kesiapan lokasi pembangunan harus clear and clean.
Bupati menekankan, jika pada 1 Maret bulan depan Pasar Tingkat Sanggeng belum dibongkar, maka pasar modern yang sudah didorong tidak akan dibangun di Manokwari.
“Ini adalah peluang di depan mata, kami ingin pasar menjadi bagus untuk bapak ibu para pedagang sekalian. Ini waktu berjalan terus, karena Juli 2024 sudah diresmikan dan bapak ibu sudah bisa kembali ke tempatnya dan dengan pasar yang bagus akan lebih banyak pengunjung,” jelas bupati.
Bupati meminta kesedian para pedagang sebelum Maret bulan depan, dengan ikhlas dan rela , bersedia mengosongkan lapak-lapak mereka yang ada di Pasar Tingkat Sanggeng sekarang ini.
Orang nomor 1 dijajaran Pemda Manokwari ini menengaskan, pemerintah tetap melakukan pergantian ganti untung kepada masyarakat yang terkena dampak. Pemerintah akan melibatkan tim Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) secara independen untuk menghitung ganti untung.
“Pasar modern akan bisa kita bangun kalau bapak ibu samakan persepsi dengan pemerintah. Pemerintah tidak akan merugikan pedagang. Oleh karena itu kami mohon kerja samanya untuk kosongkan tempatnya. Untung pembayaran kita akan amankan dengan peraturan bupati. Pemerintah tetap akan bayar ganti untung, karena pemerintah sudah membongkar tempat bapak ibu,” pungkas bupati.
Pada kesempatan itu, semua perwakilan pedagang yang hadir menegeskan mendukung upaya pemerintah menghadirkan pasar modern di Manokwari.
Hanya saja, mereka meminta kepastian untuk ketersediaan kios tambahan bagi para pedagang yang belum dapat, karena kios sementara yang dibangun sebanyak 70, sedangkan jumlah pedagang kios yang aktif hampir 200 lebih.
Selain itu, para pedagang juga mempertanyakan jangka waktu penyelesaian pembangunan kios tambahan, karena para pedagang mempertimbangkan kredit mereka di bank. Mereka khawatir selama menunggu pembangunan kios tambahan selesai, tidak dapat berjualan, sehingga tidak mendapatkan pemasukan untuk membayar kredit di bank.
Di samping itu, bupati diharapkan tidak membayar ganti rugi atas bidang yang berstatus sengeketa. Sebab, ada satu bidang yang saat ini masih bersengketa kepemilikan di pengadilan.
Merespon hal itu, bupati memberikan jaminan pembangunan kios tambahan di Jl. Percetakan Negara akan memakan waktu paling lama dua bulan lebih, dan diperkirakan selesai sekitar bulan Juni 2023.
Sementara, perihal kekhawatiran para pedagang membayar kredit di bank, bupati mengatakan akan mengundang pihak perbankan untuk mencari solusi bersama.
“Kita akan mengundang pihak perbankan untuk membicarakan kredit bapak, ibu. Pemerintah akan minta kalau bisa perbankan memberikan keringanan atau pending dulu pembayaran kredit dari bapak ibu pedagang yang belum mendapatkan kios,” jelas bupati.
BACA JUGA : https://taburapos.co/2023/02/16/wakil-bupati-berikan-motivasi-saat-kunjungan-kerja-ke-opd/
Sedangkan, perihal pembayaran ganti keuntungan terhadap bidang yang bersengketa, bupati menegaskan pembayaran ganti keuntungan hanya akan diberikan berdasarkan kepemilikan sertipikat. Kalaupun ada yang masih dalam proses di pengadilan, maka pemerintah akan mengikuti hasil putusan dari pengadilan.
Diakhir pertemuan, para pedagang sepakat dan menerima penjelasan serta jaminan yang diberikan bupati, sehingga bersedia mengosongkan tempat jualan mereka. [SDR-R4]
