Manokwari, TABURAPOS.CO – Plt. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua Barat, Melkias Werinussa mengatakan, hingga saat ini baru 18 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Papua Barat yang mereview Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ke Inspektorat Papua Barat.
Werinussa mengatakan, Lakip harus direview oleh Inspektorat sebelum diserahkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) melalui Biro Organisasi Setda Provinsi Papua Barat.
“Jadi sampai sekarang baru 18 OPD yang melaksanakan review di Inspektorat. OPD lainnya belum melaksanakan review, tolong direview agar jadwal kita bisa berjalan,” kata Warinussa saat memberikan arahan apel pagi di Kantor Gubernur Papua Barat, Jumat (10/3/2023).
Lebih lanjut, kata dia, pihaknya sedang menyusun rencana kerja untuk tahun anggaran 2024. Bappeda sementara bekerja dan dirinya menyampaikan apresiasi kepada sekretaris dan tim program yang telah hadir bersama-sama Bappeda untuk pergeseran LPD 2024.
“Kami terus berproses sehingga hal ini bisa tepat pada waktunya. Sebentar lagi kita akan melakukan perencanaan bersama kabupaten kota dan OPD, lalu musrenbangnya akan dilaksanakan sekitar April sesuai jadwal,” ujarnya.
Dengan demikian, dirinya berharap, ada dukungan dari setiap OPD untuk dokumen perencanaan sesuai mekanisme yang ditentukan. Disamping itu, sambung dia, pihaknya belum melaksanakan kegiatan 2023 tapi kemudian tahun 2024 sudah harus direncanakan.
“Kalau dokumen perencanaan ini bisa selesai tepat waktu, maka penganggaran tepat waktu dan pelaksanaannya, kita tidak terlambat. Kami berharap perubahan anggaran bisa terjadi di bulan Juni – Agustus sehingga waktunya tidak mepet, inilah yang kita sedang kerjakan,” tandas Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan, Setda Papua Barat.
Kepala Inspektorat Provinsi Papua Barat, Sugiyono yang dikonfirmasi membenarkan bahwa baru 18 OPD yang LAKIPnya dilakukan reriew.
Sisanya, OPD yang belum meriview LAKIP akan dijemput oleh tim dari Inspektorat, sebab harus segera selesai. “Sehingga Pemprov Papua Barat harus jemput boleh, kalau tidak jemput bola, maka sulit. Dengan adanya evaluasi dan uji kompetensi, sangatlah baik. Saya ikut evaluasi kinerja kita, karena saya sudah menjabat lima tahun ke atas, maka saya ikut evaluasi kinerja,” pungkasnya. [FSM-R3]
