Manokwari, TP – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Manokwari membenarkan sejumlah fakta yang ditemukan DPRD Kabupaten Manokwari terkait proyek pembangunan infrastruktur Tahun Anggaran 2021 yang tidak diselesaikan.
Kepala Dinas PUPR Kabupaten Manokwari, Emba Rantelino mengakui, fakta-fakta itu benar adanya, dan terungkap dalam rapat dengar pendapat antara Komisi C DPRD Kabupaten Manokwari dan Dinas PUPR Kabupaten Manokwari.
Namun, dirinya tidak bisa memberikan jawaban lebih detail, karena baru saja menjadi Kepala Dinas PUPR pada Juni 2022, sedangkan pekerjaan yang disoroti adalah pekerjaan Tahun Anggaran 2021.
Rantelino tidak membantah apabila pembangunan jembatan di Kampung Warmomi, Kelurahan Andai, Distrik Manokwari Selatan, anggarannya sudah dicairkan 100 persen, tetapi fisik jembatan belum terselesaikan 100 persen.
“Fakta-fakta yang dikemukakan bapak dan ibu dewan Manokwari yang ditemukan, saya sebut adalah fakta-fakta yang tidak bisa disangkali. Terdapat beberapa pekerjaan yang memang belum selesai adalah kenyataan yang ada di lapangan dan kami anggap sebuah kekeliruan dan kesalahan yang datangnya dari kami,” jelas Rantelino yang dikonfirmasi Tabura Pos di kantornya, Jumat (22/7).
Menyikapi persoalan tersebut, ia mengaku akan memanggil Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk mendapatkan penjelasan lebih detail.
Sebab, kata dia, ada pemahaman yang perlu disinkronkan tentang serapan anggaran 100 persen, tetapi pekerjaan belum selesai 100 persen.
“Jika di tahun 2021 ada refocusing anggaran, bisa jadi semuanya terserap disebut 100 persen, tetapi karena anggaran terpotong mengakibatkan pekerjaan di lapangan tidak 100 persen atau apakah 100 persen terserap lunas atau 100 persen terhadap refocusing, sehingga tidak menyelesaikan pekerjaan, karena tidak ada anggarannya. Itu yang akan saya cari tahu,” tandas Rantelino.
Di samping itu, Rantelino mengaku, pihaknya akan memanggil pihak ketiga, pekerja jembatan untuk mendapatkan keterangan lebih detail supaya duduk persoalan menjadi terang.
“Tentu ada alasan-alasan kenapa pekerjaan ini belum selesai dikerjakan. Ini yang saya akan gali, karena itu yang dipertanyakan pihak DPRD Manokwari,” ungkap dia.
Mantan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Teluk Bintuni ini mengutarakan, jembatan itu dikerjakan salah satu CV, tetapi dirinya lupa nama CV tersebut. “Kalau besaran anggaran saya belum terlalu tahu persis, begitu juga nama CV-nya,” kata Rantelino.
Ditambahkannya, selain jembatan di Kampung Warmomi, Komisi C juga menyoroti sejumlah proyek pekerjaan jalan. Namun khusus untuk proyek jalan, lanjut dia, sorotan bukan karena anggaran yang sudah terserap 100 persen dan pekerjaan belum terselesaikan.
Rantelino menyebut, sorotan anggota dewan ditujukan terhadap metode pekerjaan dan volume pengadaan proyek jalan tersebut.
“Ada juga jalan di SP. Jalan ini sudah selesai pengerjaan di aspal, tetapi ada beberapa meter yang belum diaspal. Sehingga, bapak dan ibu dewan menyoroti, kalau bisa volumenya dikurangi, yang penting bisa diaspal semua daripada volumenya panjang tetapi sebagian saja yang diaspal, membuat hamparannya lama-lama rusak,” jelas Rantelino tanpa menyebutkan jalan yang dimaksud secara terperinci.
Hal yang sama dengan proyek pembangunan jembatan di Kampung Warmomi, Rantelino mengaku akan mengevaluasi kinerja PPTK program pembangunan jalan dimaksud.
Dari pantauan Tabura Pos, di Jembatan Warmomi, Minggu (24/7), memang belum terselesaikan 100 persen.
Terdapat papan penyanggah campuran beton di bagian kiri dan kanan jembatan. Ada juga timbunan untuk badan jalan menuju ke jembatan yang belum terselesaikan.
Papan nama proyek yang mencantumkan identitas proyek pun tidak terpasang di lokasi jembatan, sehingga masyarakat kesulitan melakukan pengawasan atau kontrol.
Hanya terlihat ada 1 excavator dan pasir di atas jembatan tersebut. Jembatan ini disebut merupakan penghubung di antara Kampung Warmomi dan Kampung Barey.
Akibat tidak terselesaikannya jembatan itu, maka masyarakat terpaksa menyeberang melewati kali di bawah jembatan. [SDR-R1]
