Bintuni, TP – Pembangunan Dermaga Tofoi yang mulai dikerjakan sejak 2020, awalnya ditargetkan rampung pada 2022, akan tetapi tidak sesuai harapan.
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Bintuni melalui Kepala Bidang (Kabid) Pelayaran dan Penerbangan Saifuddin Kasim, ST, M.Si, mengatakan, proyek dikerjakan dengan skema multiyear, terbagi dalam tiga tahap telah mendapatkan persetujuan eksekutif dan legislatif.
Menurutnya, proyek dermaga penyeberangan ini diperkirakan menyerap anggaran kurang lebih Rp 56 miliar dari APBD Kabupaten Teluk Bintuni.
Dia menerangkan, anggaran pembangunan tahap awal pada 2021 direncanakan senilai Rp 30 miliar, namun karena adanya refocusing untuk penanganan Covid-19 di Kabupaten Teluk Bintuni yang jumlahnya saat itu cukup tinggi, sehingga hanya disetujui senilai Rp 25 miliar.
Kemudian, lanjutnya, saat awal kerja anggaran sudah dicairkan senilai Rp 5 miliar sebagai uang muka kepada pihak ketiga atau penyedia jasa. Dimana, pengerjaanya sudah selesai dengan item pemasangan tiang pancang dan sudah selesai dikerjakan.
Akan tetapi, sambung dia, pengerjaan selanjutnya ditunda untuk sementara lantaran anggaran untuk pembangunan tersebut belum ada karena dialihkan ke pembiayaan Covid-19 dan telah dimaklumi oleh pihak ketiga.
Terkait proses pembayaran, jelas Saifuddin Kasim, pada 2022 sudah dibayarkan ke pihak ketiga senilai Rp 20 miliar, sehingga pengerjaan tahap pertama sudah seratus persen sebesar Rp 25 miliar.
“Jadi pekerjaan dermaga tersebut tidak mangkrak karena pekerjaan tertunda karena adanya pandemi Covid-19 dan itu merupakan pekerjaan multiyear. Kalau itu mangkrak berarti pekerjaan sudah dikerjakan dan kemudian tidak dikerjakan lagi. Ini yang perlu masyarakat ketahui tentang progres pembangunan pelabuhan penyeberangan Tofoi yang saat ini baru sampai dipengerjaan tiang pemancangan,” jelasnya kepada wartawan di ruang kerjanya, kemarin.
Dia menegaskan, pembangunan dermaga tersebut tidak ada unsur politiknya, karena sebagai ASN dan pelayan masyarakat tidak boleh berpolitik praktis dan harus netral sehingga pembangunan dermaga penyeberangan itu murni tertunda karena adanya pandemi Covid-19 yang tidak bisa dihindari atau di luar kendali dan dalam proyek tersebut tidak ada indikasi pelanggaran hukum.
Kabid Pelayaran dan Penerbangan itu menerangkan, ada beberapa masyarakat yang memiliki persepsi bahwa Dinas Perhubungan Teluk Bintuni dalam mengerjakan Pelabuhan Tofoi seakan-akan telah diberikan anggaran Rp. 56 miliar. ‘
“Tidak demikian, memang dalam pernyataan saya pada saat awal pembangunan Pelabuhan Tofoi pada tahun 2020 bahwa pembangunan paling lama dikerjakan tiga tahap dengan anggaran Rp. 56 miliar. Namun karena adanya pandemi maka baru terserap Rp. 25 miliar untuk pembangunan tiang pancang,” bebernya.
Dia mengungkapkan, pekerjaan itu sudah diaudit secara administrasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), secara fisik dan administrasi oleh Inspektorat dan Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni. Sehingga, tidak ada pelanggaran hukum.
Saifuddin berharap di APBD Perubahan tahun 2022 dan APBD Induk 2023, usulan anggaran pekerjaan tahap berikut pembangunan pelabuhan Tofoi bisa dimasukan oleh tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), sehingga apa yang diharapkan bupati selaku kepala daerah, pelabuhan Tofoi dapat selesai sebelum masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati selesai.
“Dengan adanya pelabuhan Tofoi kedepan sesuai visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni yaitu terciptanya pelayanan transportasi yang baik, lancar, aman dan anyaman.
Serta terealisasinya konektifitas antar moda transportasi laut, udara dan darat di Papua Barat khususnya di Kabupaten Teluk Bintuni untuk menunjang kelancaran pembangunan di segala sektor yang tentunya akan berdampak kepada perkembangan ekonomi.
Dan bermuara kepada kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Teluk Bintuni lebih khusus menyentuh ke pelayanan untuk masyarakat Asli Papua (OAP),” paparnya.
Ia menyebutkan bahwa besaran anggaran pembangunan infrastruktur menyesuaikan eskalasi atau kenaikan harga material di pasaran terkhusus harga bahan baku pabrikan.
Dimana, apabila semakin lama dibiarkan akan mengakibatkan peningkatan pembiayaan dan sudah barang tentu juga mempengaruhi umur kontruksi.
Pihaknya berharap melalui penentu kebijakan di daerah bisa segera direalisasikan untuk menyelesaikan pembangunan pelabuhan penyeberangan tersebut agar asas manfaat dapat segera dirasakan oleh pengguna jasa transportasi.
Di samping itu, untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Teluk Bintuni kedepan dapat dioptimalkan melalui operasional sarana dan prasarana transportasi yang pemerintah Teluk Bintuni sediakan ini.
Menurutnya, di sini pemerintah daerah bisa mendapatkan PAD melalui pungutan resmi berupa uang tambat, uang labuh, bongkar/muat, retribusi parkir dan pendapatan lain-lain yang sah sesuai peraturan yang berlaku.
Maka, sambungnya, peluang berkembangnya ekonomi di kawasan Teluk Bintuni melalui pembangunan transportasi penyeberangan Tofoi simpul Kampung Lama, Aranday sangat berpeluang menjadikan kawasan Teluk Bintuni menjadi salah satu kawasan bertumbuh kembangnya perekonomian dan menjadikannya salah satu kawasan sentra atau pusat pergerakan ekonomi dari beberapa daerah di luar kawasan Teluk Bintuni.
“Seperti kabupaten Fakfak, Kaimana dan Nabire Provinsi Papua dan melalui pelabuhan penyeberangan Tofoi ini dapat mengakses ke seluruh daerah di Provinsi Papua Barat seperti Kabupaten Mansel, Manokwari, Sorong serta Maybrat dan kabupaten lainnya,” papar Saifuddin.
Saifuddin menambahkan bahwa diprediksi dengan biaya Rp. 35 miliar untuk pekerjaan tahap II dan III pelabuhan Tofoi sudah bisa diselesaikan.
Dia memperkirakan jika pelabuhan Tofoi nantinya sudah operasional maka orang dari Babo Raya dan Sebyar Raya tidak lagi ke Fakfak berbelanja, tetapi bisa langsung ke Bintuni. Sehingga, di Bintuni ada perputaran ekonomi.
Selain itu Kabupaten Teluk Bintuni juga berpeluang menjadi destinasi wisata dengan keindahan alam atau hutan bakau (mangrove) yang dimiliki.
Seandainya, menurut dia, dalam pengerjaan pelabuhan Tofoi tidak ada kendala Covid-19 dan bisa rampung pada tahun 2022 maka melalui Kementrian Perhubungan sudah menjanjikan dua unit kapal Ferry setara kapal Lema tipe Kapal Roro.
“Namun kita harus selesaikan dulu infrastrikturnya dan kita berharap janji dari pusat itu masih berlaku hingga pelabuhan Tofoi itu selesai,” pungkas Saifuddin. [ABI-R4]
