Manokwari, TABURAPOS.CO – Badan Pusat Statistik (BPS) Papua Barat berusaha agar masyarakat di semua daerah atau kampung di Papua Barat, termasuk daerah kategori rawan bisa diambil datanya dalam pendataan awal registrasi sosial ekonomi (Regsosek) tahun 2022 yang saat sedang berjalan.
Diketahui, beberapa daerah seperti, Moskona Barat, Teluk Bintuni dan beberapa kampung di Kabupaten Maybrat dinilai masih rawan pasca terjadinya pembantaian dan pembunuhan oleh kelompok bersenjata.
Kepala BPS Papua Barat, Maritje Pattiwaellapia mengutarakan, untuk pendataan Regsosek di Moskona Barat, Teluk Bintuni dan beberapa kampung di Kabupaten Maybrat, pihaknya meminta kajian dari pemerintah setempat. Apakah petugas Regsosek perlu didampingi aparat saat melakukan pendataan ataukah dengan mekanisme lain.
Menurut Maritje, semua masyarakat di Papua Barat kiranya dapat terdata dalam Regsosek 2022 ini, karena tentu masyarakat akan merasakan manfaatnya apabila terdapat bantuan perlindungan sosial dari pemerintah pusat.
“Karena sayang kalau masyarakat di sana tidak didata, selama ada program perlindungan sosial tidak pernah bisa menikmati program itu,” ujar Maritje dalam workshop bersama media, di aula BPS Papua Barat, Senin (17/10).
Maritje mengatakan, apabila pendataan di daerah Moskona Barat, Teluk Bintuni, memerlukan akomodasi helicopter, maka pihaknya akan mengajukan anggaran sewa helicopter ke pemerintah pusat, pentingnya masyarakat setempat dapat terdata dalam Regsosek.
“Jadi, di wilayah-wilayah yang sulit itu sudah ada petugasnya, misalnya di Moskona kalau kesana pakai pesawat, misalnya Rp 100 juta, kita akan mintakan anggaran dari pusat, ndak apa-apa yang penting bisa menjangkau masyarakat di sana,” ungkap Maritje.
BACA JUGA: Tanggapi Aspirasi, Sekda Pabar Tegaskan Aturan Kepegawaian Berlaku Nasional
Maritje menambahkan, selain di Bintuni dan Maybrat, terdapat juga beberapa wilayah yang masyarakatnya menolak untuk di data dalam Regsosek 2022 ini, seperti beberapa daerah di perbatasan Manokwari-Tambrauw, dan sebagian kampung di Kabupaten Pegaf.
“Inilah kendala kita, tetapi kita terus membangun komunikasi, koordinasi bersama pemerintah provinsi dan semua pihak memohon dukungan, supaya titik-titik krusial ini bisa tertangani,” ungkap Maritje.
Maritje menerangkan, karena pendataan Regsosek hanya berlangsung satu bulan, maka akan diutamakan terlebih dahulu bagi wilayah-wilayah yang masyarakatnya mudah dijangaku. [SDR-R3]
