MANOKWARI, TABURAPOS.CO – Wakil Ketua Komite I DPD RI Filep Wamafma menerima aspirasi dari perwakilan para pencari kerja (pencaker) di Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat.
Filep mengatakan, Perwakilan pencaker mendatanginya di Teluk Bintuni usai menghadiri undangan rapat koordinasi Gereja Pantekosta Tabernakel (GPT), Selasa (21/2/2023).
Pertemuan singkat tersebut, untuk menceritakan kondisi yang di hadapi, dan tidak pernah ada tanggapan dari pihak pemerintah Teluk Bintuni maupun Provinsi, termasuk DPRD Teluk Bintuni dan DPR Papua Barat.
Ketua pencaker Teluk Bintuni, Frans Asyerem melalui pers release yang diterima Tabura Pos via WhatsApp, Kamis (23/2/2023) menyampaikan mewakili aspirasi masyarakat Teluk Bintuni terutama para pemuda asli Papua di Teluk Bintuni yang belum berkesempatan mendapat pekerjaan. Sementara Asyerem bersama sejumlah pengurus lainnya saat ini sudah mendapat kesempatan bekerja di salah satu perusahaan BP Tangguh di Teluk Bintuni.
“Kami juga sudah melakukan berbagai upaya sehingga saat ini sudah ada anak asli Bintuni dan anak asli Papua di luar Teluk Bintuni bisa terakomodir mendapat kesempatan bekerja pasca pandemi covid-19 lalu. Namun masih banyak pemuda OAP yang hingga kini belum mendapat pekerjaan,” terangnya.
Asyerem mengatakan, para pencaker sempat melakukan demonstrasi dan memalang perusahaan BP Tangguh pada 2022 lalu lantaran aspirasi mereka tidak diperhatikan.
Padahal menurutnya, putra asli daerah penghasil migas terbesar ini layak mendapat perhatian supaya dapat bekerja, terutama di perusahaan BP Tangguh yang beroperasi di Teluk Bintuni.
Menanggapi aspirasi tersebut, Filep Wamafma akan berupaya mencari solusi bersama dengan akan membicarakannya bersama kementerian terkait dan bila diperlukan memanggil para pihak terkait di BP Tangguh Teluk Bintuni.
Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) wilayah Indonesia Timur yang meliputi NTT, NTB, dan tanah Papua, akan membawa aspirasi para pencaker tersebut dalam agenda kerja SPSI ke depan.
“Kami akan tindaklanjuti aspirasi ini kepada kementerian terkait agar segera ada solusi untuk teman-teman pencaker,” ujar Filep.
Lebih lanjut, tambah dia, dirinya bersama para pengurus SPSI akan membahas masalah ini dalam agenda kerja. Apalagi, SPSI juga akan dibentuk di tingkat kabupaten/kota di Papua Barat agar setiap persoalan yang dialami oleh masyarakat segera terserap dan ada solusi.
Filep berpesan agar para pencaker menyiapkan data tertulis berupa deskripsi dan kronologi permasalahan sesuai fakta yang dialami. “Data ini akan menjadi bahan aspirasi bagi kami guna ditindaklanjuti kepada pemerintah pusat dan stakeholder terkait lainnya,” tandas Wamafma. [FSM-R3]
