Manokwari, TABURAPOS.CO – Survei dan verifikasi terhadap bidang yang berada di lokasi pengembangan Bandara Rendani telah dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manokwari.
“Kami, Dinas Sosial bersama Dinas Pertanian dan Dinas PUPR yang menangani dampak sosial atas rencana pemgembangan Bandara Rendani sudah melakukan verifikasi lokasi atas bangunan dan tanaman yang ada di atas area pengembangan Bandara Rendani,” terang Plt Kepala Dinsos Kabupaten Manokwari, Ferdy M. Lalenoh, kepada wartawan, di salah satu pusat perbelanjaan di Manokwari, Jumat (8/9).
Hasil verifikasi terdapat 18 bidang atau rumah dan 15 kepala keluarga terdampak yang berada di lokasi pengembangan Bandara Rendani, yang harus segera dikosongkan.
“Untuk tahap awal sebanyak 18 rumah dan 15 kepala keluarga. Untuk saat ini, tim Kantor Jasa Penilaian Publik sedang melakukan perhitungan. Tadi sudah dilaporkan, kemungkinan dalam satu dua hari ini hasilnya sudah keluar. Kalau sudah akan kami laporkan ke Pak Bupati untuk tindaklanjutnya,” jelas Ferdy Lalenoh.
Menurutnya, lokasi yang sudah dilakukan survei dan verifikasi tahap awal adalah milik pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan, sesuai sertifikat.
Ferdy mengungkapkan, sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 62 tahun 2028 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional, masyarakat yang tinggal dan hidup di atas lokasi milik pemerintah yang akan digunakan untuk pembangunan nasional tidak mendapatkan ganti rugi, akan tetapi mendapatkan santunan.
“Karena dampak sosial lebih kepada pemberian santunan dan perhitungan yang sedang dilakukan KJPP untuk pemberian santunan,” jelas Ferdy.
Ferdy menerangkan, dalam penanganan dampak sosial berdasarkan Perpres dimaksud, pemerintah wajib memberikan empat santunan bagi masyarakat terdampak yang berada di lokasi milik pemerintah.
Empat santunan yang wajib diberikan pemerintah, yakni santunan kehilangan mata pencaharian, santunan biaya mobilisasi, pembersihan lahan dan sewa tempat selama 12 bulan.
“Itu adalah upaya dari pemerintah. Tim juga sudah melakukan pertemuan dengan masyarakat terdampak. Sudah wawancara, pengisian kuesioner, dan tahap pertama sudah selesai,” pungkas Ferdy Lalenoh. [SDR-R3]
