Manokwari, TP – Kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Regional di wilayah Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya (PBD) masih dalam kategori on track.
Dari sisi pendapatan, pertumbuhannya sedikit berkurang, karena secara nasional memang terjadi perlambatan, tetapi dari sisi belanja negara, mengalami pertumbuhan.
Hal ini diungkapkan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Papua Barat, Purwadhi Adhiputranto dalam konferensi pers APBN Kita Regional Papua Barat edisi September 2023 di Kanwil DJPb Papua Barat, Arfai, Manokwari, Jumat (29/9).
Adhiputranto menjelaskan, secara garis besar, kondisi di wilayah Papua Barat dan PBD secara agregat dari belanja negara, target Rp. 30 triliun, realisasi sudah sekitar Rp. 16 triliun atau sekitar 54,41 persen.
“Memang ini masih di bawah rata-rata nasional yang sekitar 57 persen,” katanya.
Dikatakannya, belanja negara sendiri terdiri dari belanja Pemerintah Pusat yang dalam hal ini untuk kantor-kantor vertikal, seperti Kementerian Keuangan, TNI, Polri, BPS, Kementerian Agama yang bukan OPD itu dengan pagu Rp. 8 triliun yang sudah direalisasikan sekitar Rp. 4 triliun atau sekitar 53 persen.
Sedangkan bagian kedua dari belanja negara adalah Transfer ke Daerah (TKD) untuk Papua Barat dan Papua Barat Daya secara agregat dengan pagu total Rp. 21,9 triliun, direalisasikan sudah Rp. 12 triliun atau sekitar 54 persen per tanggal 31 Agustus 2023.
Lanjut dia, ada pun untuk transfer ke daerah untuk wilayah Papua Barat, dari pagu Rp. 11,9 triliun, sudah direalisasikan Rp. 6,7 triliun atau 56 persen, sementara khusus untuk Dana Desa sudah 73 persen untuk Papua Barat, dan semua sudah tersalur dari negara ke rekening kas desa.
“Begitu pula untuk Papua Barat Daya, dari transfer daerah, pagu Rp. 9,9 triliun, sudah tersalur Rp. 5,2 triliun atau 53 persen. Begitu juga dengan Dana Desa, yang mana semuanya tersalur dari negara ke rekening kas desa. Demikian pula untuk dana Otonomi Khusus (Otsus) dan dana-dana yang lainnya,” jelas Adhiputranto.
Sedangkan untuk program keberpihakan pemerintah terhadap UMKM, terdapat program UMI maupun program KUR, dimana program UMI sekitar 61 debitur sudah menerima, kemudian untuk program KUR sekitar 9.400 debitur.
Dalam konferensi pers ini dihadiri Direktur Sistem Perbendaharaan, Ludiro, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manokwari, Dipo Pinilih, Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan, Encep Kuswoyo dan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sorong, Antonius Arie Wibowo. [AND-R1]