Manokwari, TABURAPOS.CO – Kasus konvensional di wilayah hukum Polda Papua Barat mengalami peningkatan cukup signifikan, ungkap Kapolda Papua Barat, Irjen Pol. Daniel T.M. Silitonga.
Ia mengaku belum bisa memastikan penyebab peningkatan tersebut dan akan melakukan analisa. Namun, kata dia, salah satu faktor yang mungkin menyebabkan naiknya kejahatan itu karena diamnya orang baik.
Dijelaskannya, selama 2023, kejahatan yang menonjol di antara seluruh kabupaten dan kota di wilayah hukum Polda Papua Barat adalah kejahatan menggunakan kekerasan atau kejahatan konvensional.
“Pada tahun 2023 ini, kejahatan konvensional naik dari 1.395 kasus menjadi 2.127 kasus. Apakah penyebabnya karena anggota, semoga bukan, karena memang kejahatan itu bertambah, tetapi mungkin karena pendataan itu makin efektif dan diamnya orang baik,” katanya dalam acara tatap muka Forkopimda Provinsi Papua Barat dan para tokoh dan pimpinan perguruan tinggi di Aston Niu Hotel, Manokwari, Kamis (30/11).
Untuk itu, ia berharap semua pihak harus memikirkan ini dan tidak hanya tinggal diam, minimal mencegah kejahatan itu terjadi. Lanjutnya, kejahatan konvensional yang paling menonjol terjadi di wilayah hukum Polda Papua Barat adalah kasus yang menggunakan kekerasan, disusul masalah penyimpangan kejahatan rumah tangga, lalu pemalangan dan kecelakaan lalu lintas.
Menurut dia, ketertiban dan ketentraman tidak muncul begitu saja, tetapi muncul atas upaya bersama. Sebab, kejahatan itu bertambah bukan karena angkanya bertambah, niatnya bertambah atau kejahatannya bertambah, karena memang diamnya orang baik.
“Oleh karena itu, mari terus upayakan dan peduli dengan keamanan dan ketertiban, sehingga bisa menikmati hidup dengan berkualitas,” tukasnya.
Sementara itu, Kabinda Papua Barat, Mayjen TNI Daru Cahyono menegaskan, damai itu diawali senyuman walau pun kepala dan hati panas, tetapi saat bertemu, harus tersenyum agar kepala menjadi dingin.
Dijelaskannya, tugas intelijen adalah mendeteksi dini dan terkait keamanan, membutuhkan peran serta semua pihak. Dalam pelaksanaan Pemilu 2024 saat ini, kata dia, mulai memasuki masa kampanye yang mana pilihan boleh beda, tetapi hati tetap dingin.
Ia mengungkapkan, tugasnya intelijen harus melakukan deteksi dini dan memonitor semua persoalan, terutama menyangkut kelancaran dan keamanan pemilu, khususnya di Papua Barat dan Papua Barat Daya.
Oleh karena itu, sambung Kabinda, untuk mewujudkan itu dibutuhkan dukungan seluruh tokoh untuk menyukseskan dan mengamankan Pemilu 2024 agar berjalan lancar dan masyarakat bisa memakai haknya.
Ia menambahkan, menjelang Natal 2023, pemerintah harus melakukan pengendalian harga bahan pokok agar jangan memberatkan masyarakat dan harga harus terjangkau.
Sedangkan terkait kalender kamtibmas 1 Desember, ungkap dia, dari hasil monitoring, masih ada sebagian orang yang akan memanfaatkan momen ini dengan narasi yang berbeda, dengan apa yang ada saat ini.
“Ini juga membutuhkan peran serta semuanya. Jangan sampai kesucian bulan Desember dicederai hal-hal yang tidak sepantasnya. Kami akan sepenuhnya untuk membantu pemerintah daerah,” tutup Kabinda. [AND-R1]
