Manokwari, TABURAPOS.CO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manokwari membutuhkan anggaran hingga Rp1 triliun lebih untuk membiayai pembebasan lahan proyek pembangunan infrastruktur strategis.
Bupati Manokwari, Hermus Indou mengungkapkan, anggaran yang dibutuhkan sangat besar karena proyek pembangunan infrastruktur strategis banyak dikerjakan di wilayah kota yang padat penduduk.
“Dengan begitu banyak masyarakat yang akan terdampak. Banyak yang akan kita bebaskan dan membutuhkan ganti untung pada warga terdampak yang biayanya sangat besar, lebih dari Rp1 triliun,” kata Bupati pada konsultasi publik RDTR di Sasana Karya, Kantor Bupati, beberapa waktu lalu.
Bupati mengungkapkan, program pembangunan infrastruktur strategis yang dikerjakan untuk menunjukkan wajah baru Manokwari sebagai ibukota provinsi. Itu, menjadi sebuah tantangan yang perlu diperjuangkan bersama-sama oleh Pemkab Manokwari maupun Pemprov Papua Barat.
Menurutnya, pembangunan proyek strategis bisa menggunakan anggaran dari pusat atau APBN, akan tetapi pemerintah daerah bertanggung jawab untuk membiayai pembebasan lahan.
Bupati menyebutkan, pembangunan Pasar Sanggeng dan ruang terbuka publik (RTP) Borarsi, memang dibiayai oleh APBN melalui Kementerian PUPR, namun Pemkab Manokwari menghabiskan Rp100 miliar untuk pembayaran ganti untung bagi warga yang terdampak.
“Pasar Sanggeng bisa terbangun karena Pemkab Manokwari mengeluarkan Rp50 miliar untuk pembebasan lahan. Begitu juga pada pembangunan RTP Borarsi yang menghabiskan Rp50 miliar untuk ganti untung,” sebut Bupati lebih lanjut.
Ia menambahkan, masih ada lagi proyek strategis pengembangan bandara dan proyek perubahan jalur jalan menuju bandara. Meskipun dibiayai APBN, namun Pemkab Manokwari membutuhkan biaya sangat besar untuk pembebasan lahan ke depannya.
Untuk mengatasi pembiayaan tersebut, saat ini Pemkab Manokwari sedang berusaha agar Pemprov Papua Barat mengalokasikan penambahan dana bagi hasil (DBH) Migas dari Kabupaten Teluk Bintuni.
“Kami pun masih terus bermohon kepada Pemprov Papua Barat karena proyek infrastruktur strategis Manokwari sebagai ibukota Provinsi Papua Barat harus tetap kita lanjutkan. Kita harus terus berjuang dan memiliki komitmen untuk rela berkorban untuk prioritaskan hal-hal yang penting,” tandas Bupati Hermus Indou. [SDR-R3]
