Manokwari, TABURAPOS.CO – Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Papua Barat terus berupaya mendorong adanya keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Papua Barat.
Menurut ORI, sudah bertahun- tahun Papua Barat masuk dalam kategori provinsi yang tidak informatif atau pemerintahan yang tidak transparan sehingga, akuntabilitasnya dipertanyakan.
Kepala Perwakilan ORI Papua Barat, Musa Y. Sombuk mengatakan, pihaknya aktif melakukan pendekatan baik audiens dengan mantan Gubernur Papua Barat periode 2017-2022, Dominggus Mandacan maupun bersama mantan Penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw.
“Baru-baru ini kita baru saja audiens dengan Penjabat Gubernur Papua Barat, Ali Baham Temongmere dengan agenda meminta adanya prioritas bagi keterbukaan informasi publik di Papua Barat. Sehingga, Papua Barat keluar dari zona provinsi yang tidak informatif,” kata Sombuk kepada Tabura Pos di ruang kerjanya, belum lama ini.
Berkesempatan bertemu Pj. Gubernur Papua Barat kali ini, aku Sombuk, pihaknya meminta kepada Pj Gubernur Papua Barat untuk memperkuat Dinas Komunikasi, Informasi, Persandian dan Statistik Provinsi Papua Barat.
Menurutnya, untuk menuju provinsi yang informatif dan transparan dimulai dari sistem digitalisasi. Dimana, lanjut dia, sistem digitalisasi mengarah pada cepat tidaknya masyarakat mengakses informasi dan berkaitan juga dengan layanan umum terkait informasi yang dibutuhkan.
Di Diskominfosantik Papua Barat, jelas Sombuk, ada fungsi-fungsi yang penting diantaranya, fungsi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), fungsi statistik, fungsi sandi, fungsi kehumasan dan fungsi Pejabat Pengelola Infomasi dan Dokumentasi (PPID).
Semua fungsi-fungsi tersebut, lanjut dia, berhubungan dengan layanan publik. Hari ini, pemerintah dituntut untuk mendigitalisasi proses-proses pelayanan dan backbone atau tulang punggung suatu jaringan yang ada di Kominfosantik.
“Apabila lembaga ini tidak diberdayakan, baik dari sisi SDM, kompetensi, sarana dan prasarana pendukung termasuk dari sisi anggaran. Saat audiens kami minta dinas ini diperkuat, karena sejauh ini website di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak berjalan dan terupdate,” ujar Sombuk.
Kemudian, lanjut dia, dalam pertemuan itu juga pihaknya meminta adanya penerapan standar layanan terpampang secara digital di semua titik. Sebab dalam dua tahun terakhir ini sejumlah instansi pemerintahan tidak dapat memunculkan standar pelayanannya secara digital yang dapat diakses publik.
Ditambahkan Sombuk, adanya pengisian jabatan-jabatan administrasi, penjabat, kemudian reshuffle pejabat dalam birokrasi juga menyebabkan munculnya banyak pelaksana tugas (plt) yang memiliki dampak yang serius terhadap anggaran, baik dari sisi disiplin memenuhi jadwal anggaran dan serapan anggaran itu sendiri.
“Sekarang seleksi terbuka pengisian 13 jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkup Papua Barat sementara ditunda. Sebab, ada hal-hal yang menurut badan kepegawaian belum dipenuhi oleh pemda dan ini harus segera jangan berlama-lama, semakin lama pejabat yang tidak definitif menyulitkan pemerintah untuk bekerja, hal ini dapat dilihat dari serapan anggaran,” ujar Sombuk.
Sombuk melanjutkan, pihaknya juga menyampaikan soal tanggung jawab Pemprov Papua Barat atas utang piutang, baik yang langsung maupun yang tidak langsung, salah satunya sebut dia bonus atlet, logo Pemprov Papua Barat.
“Kami sampaikan persoalan lain terkait pengadaan barang dan jasa terutama terkait Perpres Nomor 17 Tahun 2019. Dipenghujung jabatan mantan penjabat Gubernur Papua Barat, kita minta dibuatkan pergub yang mengatur secara teknis operasionalisasi dari Perpres 17, karena setiap tahun kontraktor Papua mendatangi kantor gubernur dengan berbagai ekspresi mengungkapkan kekecewaan mereka,” tegas Sombuk.
Persoalan lainnya, tambah Sombuk, pihaknya juga meminta kepada Penjabat Gubernur Papua Barat untuk menyeriusi pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK). Karena dampak dari tingkat pengangguran yang tinggi dengan sumber daya manusia dan kebutuhan hidup yang tinggi di dalam dunia kerja.
“BLK kita juga belum tuntas misalnya, saat digaungkan pembangunannya di Oransbari Kabupaten Manokwari Selatan. Tidak ada yang mengawasi, nanti diujung tahun baru kita dengar DPR bicara, kenapa tidak serius membangun BLK, ini fasilitas yang penting bagi generasi muda, akibatnya penjara penuh, narkoba merebak, tapi disisi lain pemerintah bisa investasi,” ucap Sombuk. [FSM-R3]
