Ransiki, TP – Asisten III Bidang Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Manokwari Selatan (Mansel), Eli Dahlia Sembor, membuka kegiatan sosialisasi dana alokasi khsusus (DAK) fisik dan non-fisik Dinas Kesehatan serta bantuan operasional kesehatan (BOK) Puskesmas dan perhitungan target program tahun 2024, yang berlangsung di Gedung Serbaguna Petrus Abreso, Ransiki, Selasa (2/4), pagi.
Pada kesempatan itu, Sembor mengatakan, pembangunan kesehatan di arahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap orang, agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya dapat terwujud.
Pembangunan kesehatan, lanjut dia, diselenggarakan dengan didasarkan pada pri kemanusiaan, pemberdayaan, pengendalian yang adil dan merata dengan perhatian khusus pada penduduk rentan yakni ibu, anak, bayi, orang lanjut usia (lansia) dan keluarga miskin.
Sembor mengungkapkan, tantangan dalam dunia kesehatan kini terus berkembang dan semakin kompleks. Oleh karena itu, perlu adanya kerjasama dengan berbagai pihak, untuk berkolaborasi dan berinovasi guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Manokwari Selatan yang lebih baik.
Menurut dia, data menunjukkan adanya masalah stunting dan kematian yang disebabkan oleh penyakit menular dan penyakit tidak menular terjadi kenaikan dari tahun ke tahun di Kabupaten Mansel.
Sehingga, untuk mengatasi masalah itu, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah mengucurkan DAK fisik dan non-fisik ke daerah, termasuk BOK untuk Puskesmas guna membantu operasional tenaga Puskesmas, melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam gedung dan luar gedung Puskesmas, sebagai langkah mengurangi masalah kematian.
Hanya saja, dalam erjalanannya, upaya ini sangat tidak mudah karena memang perlu di dukung oleh fasilitas kesehatan (Faskes) yang memadai baik di Tingkat Puskesmas dan Rumah Sakit.
“Sektor kesehatan ini merupakan hal prinsip dan mendasar yang harus dikerjakan dengan penuh perhatian, maka perlu ada kerjasama, kolerasi dan inovasi, supaya semua uoaya bisa menyentuh langsung ke lapisan masyarakat, terutama menyentuh ibu hamil, bayi-balita, anak, orang lansia, sampai orang yang menderita dalam kesakitan,” pinta Sembor.
Ia menambahkan, kucuran DAK tahun 2023, utamanya BOK Puskesmas memang realisasinya dilaporkan sudah 100 persen, maka outputnya juga harus bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Sambung dia, jangan hanya menghambur-hamburkan dana tapi kegiatan tidak menyentuh masyarakat yang sakit.
Kembali, Sembor berpesan, kepada seluruh nakes baik di Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Posyandu, untuk terus berinovasi, lebih produktif dan proaktif menjumpai masyarakat terutama anak-anak, bayi-baluta dan ibu hamil untuk memberikan pemeriksaan kesehatan secara rutin.
Untuk itu, dirinya mengajak, semua pihak untuk berkomitmen dan berkolaborasi dalam mendukung sektor kesehatan memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, guna meningkatkan taraf hidup sehat di tengah-tengah masyarakat.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mansel, dr. Iwan P. Butarbutar mengatakan, kegiatan sosialisasi di hari ini sekaligus menjadi forum evaluasi bagi pihaknya untuk mengevaluasi DAK non-fisik tahun 2023 serta sosialisasi DAK fisik dan non-fisik tahun 2024, sekaligus sosialisasi BOK Puskesmas bagi tenaga kesehatan dan petugas Puskesmas se-Kabupaten Mansel.
“Kita mengevaluasi sejauh mana realisasi DAK non-fisik tahun 2023 di tingkat Puskesmas, apakah realisasinya sudah sesuai dengan RKA yang disusun ataukah justru belum, karena saya sudah terima laporan bahwa realisasi DAK non-fisik di Puskesmas 100 persen tetapi dalam pelaporan tidak sesuai dengan anggaran yang diserap, apakah betul-betul fakta dilapangan sesuai dengan realisasi dan pelaporan, itu yang akan kita gali,” ucap Butarbutar.
Sedangkan, untuk perencanaan DAK fisik dan non-fisik tahun ini, melalui kegiatan sosialisasi tersebut pihaknya juga bersama para nakes Puskesmas akan menyusun rencana program tahun 2024, yang bersifat akurat dan disertai laporan pertanggungjawaban, dengan harapan realisasi DAK tahun 2024 bisa dilaporkan setiap triwulan ke Dinas Kesehatan, disertai bukti fisik.
Ia mengungkapkan, yang menjadi program prioritas Dinas Kesehatan di tahun ini adalah kesehatan ibu dan anak (KIA) dan gizi, untuk pencegahan dan penanganan masalah stunting serta gizi buruk. Dalam hal ini, harus ada kejujuran dalam mencari data, menilai objek dan penanganan yang baik berkolerasi dengan Pemerintah Daerah, serta 1000 hari kehidupan yang di awali dari ibu hamil.
Tak lupa, Butarbutar menyatakan, pemenuhan sumber daya manusia (SDM) baik di Puskesmas dan Rumah Sakit juga me jadi program prioritas bagi pihaknya untuk memenuhi kebutuhan nakes dan dokter di faskes x utamanya Puskesmas dan Posyandu di daerah terjauh, jika perlu pihaknya akan berkoordinasi dengan Pimpinan daerah untuk penambahan tenaga Nusantara Sehat.
Dirinya pun berharap, kegiatan sosialisasi hari ini bisa memberikan output sebagaimana yang pihaknya harapkan, yakni ada perubahan menuju ke arah yang lebih baik bagi Puskesmas dalam rangka menyusun program, penganggaran, realisasi dan pertanggungjawaban BOK Puskesmas.
Selain itu, diharapkan adanya kesadaran dari nakes untuk dapat memberikan pelayanan kesehatan yang baik dan benar sesuai standarnya kepada masyarakat Manokwari Selatan, supaya masyarakat tidak lagi sulit dan mengeluhkan sulitnya mendapatkan pelayanan kesehatan.
“Harapan kami juga, kalau bisa dropping BOK tidak lagi ditegur-tegur karena pertanggungjawaban yang terhambat,” tukas Butarbutar.
Sedangkan, Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Mansel, Yohanes Karubui mengatakan, standar pelayanan minimal untuk sektor kesehatan sudah ditentukan oleh Pemerintah Pusat, tinggal bagaimana nakes di daerah menjabarkannya dalam pelaksanaan tugas pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Puskesmas dan Rumah Sakit.
Untuk Kabupaten Mansel, lanjut dia, standar pelayanan minimal pelayanan kesehatan sudah ada. Hanya saja, cara penentuan sasaran yang belum tepat. Dalam hal ini, berkaitan dengan pengumpulan data lapangan, penyusunan kebutuhan pelayanan dasar, perencanaan dan pelaksanaan.
“Kalau pelayanan sesuai SPM, sejauh ini berjalan baik melalui pelayanan Puskesmas dan Posyandu. Hanya saja, terkadang terjadi mis komunikasi, sehingga sering menjadi kendala,” ujar dia.
Dirinya pun berharap, melalui sosialisasi di hari ini, perpecanaan program untuk tahun 2024 berjalan sesuai RKA dan nantinya dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. [BOM-R4]
