Ransiki, TP – Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) tengah mendorong ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait hak politik orang asli Papua dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada), Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, se-Tanah Papua tahun 2024, supaya hanya di isi oleh kandidat orang asli Papua.
Hal ini disampaikan, Anggota Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) Pokja Adat asal Manokwari Selatan, Joni Inden, kepada wartawan di Halaman Kantor Bupati Mansel, Rabu (3/4).
Dikatakan Inden, utusan MRPB kini tengah melakukan perjalanan ke Jakarta bertemu Mendagri untuk menetapkan peraturan khsusus yang berhubungan dengan hak politik mutlak orang asli Papua untuk bisa memimpin negrinya sendiri.
Menurut dia, MRPB bukan saja mendorong hak politik orang asli Papua terhadap kedudukan kursi Kepala daerah dan Wakil kepala daerah tetapi juga terhadap pemilihan legislatif (Pileg) untuk 5 tahun kedepan. Sambung dia, MRPB juga memperjuangkan supaya hak demokrasi dan hak politik orang asli Papua benar-benar menjadi milik kesulungan orang asli Papua. Artinya, yang berhak maju sebagai Anggota DPRD di Provinsi dan Kabupaten/Kota hanyalah orang asli Papua dan tidak lagi memberi kesempatan untuk non-Papua mencalonkan diri sebagai anggota DPRD.
Tidak sampai disitu, MRPB juga mendorong supaya dalam pengelolaan program fisik di daerah, Pemerintah Daerah lebih memperhatikan kontraktor asli Papua untuk bisa diberikan paket pekerjaan.
“Contohnya saja di Mansel, sudah 2 tahun Otsus tidak nampak, entah uangnya digunakan kemana dan untuk siapa, sama skali tidak dirasakan orang asli Papua. Program pembangunan berjalan tetapi tidak ada papan proyek yang menunjukkan bahwa pekerjaan tersebut dikerjakan oleh orang asli Papua, ini yang harus kita benahi, karena sejujurnya tidak ada transparansi, MRPB akan kawal,” ujar dia.
Inden menegaskan, apa yang menjadi hak dasar dari orang asli Papua di Wilayah Manokwari Selatan akan dia perjuangkan, termasuk menyelesaikan masalah tapal batas wilayah adat antar Kabupaten, Distrik dan juga Kampung.
Tidak lupa dia juga akan memperjuangkan hak masyarakat adat atas hasil kekayaan laut, hutan dan juga lembah serta sungai, yang tidak boleh se-enaknya di kuasai oleh orang lain atau Perusahaan tertentu tanpa se-izin masyarakat pemilik hak wilayah adat itu sendiri.
“Sebagai anggota MRPB, kami juga akan memperjuangkan putra daerah, anak-anak Manokwari Selatan untuk bisa mengikuti seleksi TNI-POLRI jalur otsus dan akan memberikan rekomendasi kepada Kapolda, jika sudah masuk pada tahapan seleksi akhir,” tukas dia. [BOM-R4]
