Ransiki, TP – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia melalui Satuan Tugas (Satgas) Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK meminta Pemerintahan Kabupaten Manokwari Selatan (Pemkab Mansel) melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mansel segera menyiapkan laporan realisasi dana otonomi khusus (Otsus) tahun 2023 secara terperinci.
Pemintaan ini disampaikan Kepala Satgas Wilayah V.2 KPK, Nurul Icshan Alhuda, menyimak laporan realisasi dana otsus tahun 2023 oleh Kepala BPKAD Kabupaten Mansel, Levinus Waran, yang dinilai kurang jelas dan tidak terinci.
Kepala Satgas Wilayah V.2 KPK, Nurul Icshan Alhuda mengatakan, tahun ini KPK mulai menggarap dana otsus karena adanya berbagai permasalahan yang timbul dari penggunaan dana otsus, mulai dari masalaah transparansi, penggunaan sampai pengawasan.
Pasalnya, Alhuda membeberkan, sudah ada banyak kasus penyalahgunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan dana otsus oleh Pejabat Daerah, salah satunya seperti yang terjadi di Kabupaten Pegunungan Arfak, Provinsi Papua Barat.
“Kan selama ini banyak orang nggak tau dana otsus itu lari kemana. Saya udah minta ke BPKAD, supaya memberikan laporan dana otsus yang sekian miliar itu, selama ini realisasi seperti apa, secara rinci, data itu akan kita cocokan ke masyarakat tingkat bahwa,” ujar Alhuda.
Soal permasalahan yang timbul dari dana otsus, bisa dilihat dari segi pengawasan apakah benar dilakukan, hasil pengawasan apakah transparan dan laporan dana otsus itu sendiri apakah sudah memenuhi standar, pihaknya akan terlebih dahulu kroscek sebelum melakukan tindaklanjut ke lapangan.
Dia pun menegaskan, kepada Pimpinan Daerah dan Pimpinan OPD supaya tidak main-main dengan anggaran karena pertanggungjawabannya jika bermasalah adalah berurusan dengan hukum dan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Menganggapi hal itu, Kepala BPKAD Kabupaten Mansel, Levinus Waran mengatakan, semua ada dalam realisasi, semua jelas. Anggaran otsus semua tersalur dan tidak ada yang menjadi Silva. [BOM-R4]
