Manokwari, TP – BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat memberi rekomendasi terhadap 20 organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat segera menyelesaikan temuan selisih anggaran atau kekurangan dokumen pertanggungjawaban Atas Laporan Kinerja Penyelenggara Pemerintahan Daerah (LKPD) Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2023.
Ketua Komisi I DPR Papua Barat, George K. Dedaida mengatakan, temuan BPK-RI terhadap 20 OPD itu, harus secepatnya diselesaikan.
“Ke depan, persoalan seperti ini tidak boleh diulangi lagi,” kata Dedaida kepada Tabura Pos di aula Unipa Manokwari, belum lama ini.
Ia menjelaskan, sesuai tugas kedewanan, pihaknya terus berupaya mendorong penggunaan anggaran yang transparan dan akuntabel, terutama mitra kerja DPR Papua Barat, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan anggaran di lingkungan Pemprov Papua Barat. [FSM-R1]
