Manokwari, TP – Ketua DPR Papua Barat, Orgenes Wonggor, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manokwari diminta segera mengajukan penambahan kuota Baham Bakar Minyak (BBM) subsidi.
Pemprov dan Pemkab, kata Wonggor, sudah seharusnya melakukan kajian-kajian guna melihat kebutuhan BBM di daerah. Hasil kajian inilah akan menjadi dasar dalam pengajuan penambahan kuota BBM subsidi ke BP Migas.
“Kuota BBM subsidi di wilayah Manokwari sudah tidak relevan lain dengan kebutuhan masyarakat saat ini,” kata Wonggor kepada Tabura Pos di Aston Niu Hotel Manokwari, belum lama ini.
Menurutnya, kondisi riil kebutuhan BBM subsidi dapat dilihat bersama, sudah bertahun-tahun antrean kendaraan selalu padat di SPBU yang ada di daerah ini. Kendaraan-kendaraan ini, berasal dari luar Manokwari.
Pengisian BBM subdisi, sambung wonggor, oleh kendaraan yang beradal dari luar Manokwari tidak dapat dibatasi. Sehingga memang kebutuhan BBM belum sepenuhnya bisa dipenuhi di daerah asal kendaraan itu.
“Saya sempat tanyakan ke salah satu pengelola SPBU di dalam kota ini, pengelola SPBU diakui yang ikut mengantre untuk mengisi solar itu, ada mobil dari Pegaf, Manokwari Selatan, Bintuni, bahkan ada yang dari Sorong,” ujar Wonggor.
Lebih lanjut, kata Wonggor, dirinya sempat berkunjungan ke pengelola SPBU dan ternyata kuota BBM subsidi saat ini masih menggunakan data lama.
Ditambahkan Wonggor, ini menjadi tugas pemprov dan pemkab agar dapat berkoordinasi guna menyurati ke BP Migas untuk memeinta tambahan kuota BBM subsidi.
Dijelaskan Wonggor, jumlah kendaraan bermotor yang menggunakan BBM subsidi terus bertambah sedangkan, kuota yang ada belum berubah, kondisi ini sering menimbulkan keributan di SPBU akibat dari rebutan antrean.
“Pemprov dan Pemkab harus segara melihat kebutuhan BBM, supaya dapat mengajukan tambahan kuota BBM guna menyikapi kondisi yang ada,” tandas Wonggor. [FSM]
