Sorong, TP – Tiga bulan jelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak, Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya (PBD) belum juga menerima hibah Pilkada dari Pemprov PBD. Hal tetsebut diungkapkan Ketua Bawaslu PBD, Farli Sampetoding Rego kepada wartawan, Rabu (21/8/2024).
Dikatakan Farli, sesuai regulasi yang berlaku bahwa dukungan anggaran untuk kelancaran tahapan Pilkada dibiayai oleh Pemerintah daerah lewat APBD. Dimana sesuai arahan Kemendagri bahwa anggaran Pilkada seharusnya sudah diterima sepenuhnya oleh lembaga penyelenggara, paking tidak 5 bulan sebelum puncak pelaksanaan pesta demokrasi.
“Imbaun Mendagri jelas, maksimal 5 bulan sebelum Pilkada, anggarannya harus sudah tuntas penyalurannya 100 persen. Namun, nyatanya sapai hari ini kami di Bawaslu PBD belum tuntas,” kata Farli.
Dibeberkan Farli, hal tersebut tak hanya dialami oleh Bawaslu PBD saja, melainkan juga terjadi di kabupaten/kota se-Papua Barat Daya, kecuali Kabupaten Sorong. Padahal, pihaknya sudah beberapa kali menjalin diskusi terkait hibah Pilkada tersebut bersama Pemda.
“Di Papua Barat Daya, hanya Kabupaten Sorong yang penyaluran hibah Pilkada-nya sudah mencapai 100 persen. Sementara di kota/kaupaten lain hingga di tahap ketiga ini Realisasi penyaluran hibah Pilkada paking tinggi baru 60 persen,” jelasnya.
Padahal, sambung Farli, pada tanggal 24 Agustus akan dibuka pengumuman pendaftaran calon kepada daerah (Cakada). Selanjutnya di tanggal 27 Agustus kerja-kerja pengawasan akan semakin ekstra lagi. Oleh sebab itu, pihaknya berharap Pemda bisa membantu percepatan realisasi hibah Pilkada tersebut guna memaksimalkan kinerja Bawaslu.
“Ini tinggal 3 bulan lagi menuju puncak di tanggal 27 November. Jadi kami harap hibah bisa disalurkan 100 persen paking oambat akhir bulan ini. Sehingga Alasan kekurangan anggaran tidak menjadi kendala dalam pelaksanaan proses pengawasan tahapan Pilkada,” pinta Ketua Bawasu.
Menurutnya, proses pengawasan pada setiap tahapan Pilkada sifatnya sangat penting dan urgent. Sebab berdasarkan pengalaman pada setiap tahapan Pilkada, ternyata keterbatasan anggaran juga cukup berpengaruh terhadap kualitas pengawasan.
“Selain SDM yang harus mumpuni, ternyata anggaran ini juga menjadi bagian peting yang harus diperhatikan. Ini juga untuk mengantisipasi jika terjadi suatu kondisi yang mendesak dan harus segera ditanggulangi,” imbuhnya.
Melihat tingginya potensi kerawanan Pilkada, Farli berharap Pemda juga bisa memprioritaskan realisasi hibah guna kebutuhan Pilkada dimaksud. (CR24)
