Manokwari, TP – Pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah (Pemda) Manokwari tahun 2023, sepertinya tidak sebaik tahun sebelumnya.
Hal itu setidaknya dapat terlihat dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Papua Barat, terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Manokwari tahun anggaran 2023.
Wakil II DPR Kabupaten (DPK) Manokwari, Bons Z. Rumbruren mengungkapkan, BPK RI Perwakilan Provinsi Papua Barat, memberikan penilaian atau opini LKPD Manokwari tahun anggaran 2023, Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
“Berdasarkan surat bpk perwakilan provinsi papua barat nomor18.A/S- HP/ΧΙΧ.ΜΑΝ/08/2024 tertanggal 5 Agustus 2024 dengan perihal hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari tahun anggaran 2023 dan BPK telah memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian,” ungkap Rumbruren dalam sidang paripurna, di Gedung DPRK Sowi Gunung, Senin (26/8/2024).
Opini WDP atas LKPD 2023 memutus tren positif pengelolaan keuangan Pemda Manokwari yang menerima penilaian wajar tanpa pengecualian (WTP) sejak lima tahun terkahir.
Rumbruren mengatakan, opini WDP yang diberikan kepada Pemda Manokwari merupakan suatu catatan dan evaluasi kedepan harus melakukan perbaikan tata kelola keuangan, arah kebijakan keuangan belanja daerah yang difokuskan untuk mencapai sasaran daerah yang strategis.
Menurutnya, situasi yang dihadapi dengan agenda suksesi keanggotaan DPRK Manokwari, yang memaksa pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian anggaran melalui peraturan kepala daerah yang selaras dengan peraturan dan ketentuan dari pemerintah pusat.
“Tidak dapat dipungkiri bahwa terkait pengelolaan keuangan daerah pada penyusunan APBD pun senantiasa berpedoman pada kebijakan-kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat yang tentunya dapat dijadikan acuan penataan pengelolaan keuangan yang lebih efisien, efektif dan akuntabel,” ungkap Rumbruren.
Meski begitu, tegas Rumbruren DPRK Manokwari mendorong Pemkab untuk menata kembala kebijakan pembangunan daerah pada tahun 2024 ini dan juga bisa fokus pada pemulihan ekonomi.
“Saya mengajak kita semua dengan takomitmen yang sungguh untuk dapat melaksanakan seluruh proses pembahasan yang harus dicermati dan teliti, sehingga akan melahirkan catatan dan rekomendasi terkait keuangan yang sudah dilaksanakan di tahun anggaran 2023, karena akan menjadi langkah dalam mengambil keputusan dan kebijakan strategis di tahun 2024,” pungkasnya Rumbruren. [SDR-R4]
