Manokwari, TP – Ketua Komnas HAM RI Perwakilan Papua Barat, Frits B. Ramandei meminta kepada pemerintah untuk segera melakukan penyelesaian secara non yudisial bagi korban perlanggaran HAM berat atau korban tragedi Wasior berdarah tahun 2001 di Teluk Wondama.
Frits mengatakan, korban pelanggaram HAM berat di Teluk Wondama yang telah ditetapkan oleh Komnas HAM sesuai dengan Kepres berjumlah sekitar 309 orang.
Terkait dengan penanganan para korban pelanggaran HAM berat tersebut, Presiden telah merespon dengan membentuk tim PPHAM yang dikomandoi langsung oleh Menkopolhukam ditingkat pusat, dan Gubernur ditingkat provinsi.
Menurutnya, meskipun sudah ditetapkan Kepres dan dibentuk tim PPHAM namun hingga saat ini belum juga ada ada realisasi dan penyelesaian terhadap para korban.
Oleh karena itu, Komnas HAM sebagai lembaga negara yang mengawasi kerja dari tim PPHAM, pihaknya mengingatkan untuk serius menyelesaikan persoalan tersebut secara non yudisial.
“Saya sudah bertemu dengan korban dan korban bersedia, sudah didata hanya 309 orang,” kata Frits kepada wartawan di salah satu rumah makan di Manokwari, Senin (28/10).
Pemerintah diminta untuk memberikan perhatian serius dan pertanggungjawaban atas kerugian secara moril dan materil yang dialami para korban selama ini.
“Kami minta segera diselesaikan karena di provinsi lain sudah seperti Sulawesi, Aceh, tapi kenapa yang di Teluk Wondama belum, ini harus segera diselesaikan karena taruhannya adalah negara,” ungkapnya.
Frits menambahkan, terkait hal ini Komnas HAM berkepentingan untuk memastikan dan memonitoring para korban mendapatkan perhatian, karena sejauh ini korban sudah memberikan pernyataan kepada tim PPHAM namun sampai hari ini belum ada tindaklanjut.
“Saya minta tim PPHAM segera tindaklanjuti Kepres untuk menyelesaikan ini, kami akan berusaha menfasilitasi mereka untuk bertemu dengan Menkopolhukam dan Kemenkumham untuk membicarakan nasib mereka, korban hanya ingin anak mereka dapat pendidikan dan bantuan rumah masa tidak bisa diselesaikan,” tambahnya. [AND-R6]
