Manokwari, TP – Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Papua Barat mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat dan DPR Papua Barat memperkuat Komisi Informasi Provinsi (KIP) Papua Barat.
Kepala Perwakilan ORI Papua Barat, Amus Atkana mengatakan, sangat miris kondisi yang dialami KIP Papua Barat, dimana lembaga ini bersifat nasional, tetapi berlaku lokal di Provinsi Papua Barat.
“Lembaga ini tidak punya sekretariat yang representatif untuk bekerja. Secara fakta, kami lihat, mereka berkumpul di satu ruang, tidak ada ruang ketua, tidak ada ruang kerja dan tidak ada ruang persidangan,” kata Atkana kepada Tabura Pos di ruang kerjanya, Rabu (19/3/2025).
Dikatakannya, padahal KIP Papua Barat juga menjalankan proses persidangan terhadap sengketa informasi. Lantaran tidak ruang yang representatif, akhirnya mereka mengakali satu ruangan menjadi ruang sidang, bahkan KIP Papua Barat juga sangat-sangat terbatas dalam pembiayaan dan anggaran.
“Sekali lagi, spirit keterbukaan informasi publik perlu kita dukung. Kita berada di zaman teknologi informasi dan KIP ini sangat penting. Untuk itu, kami minta Provinsi Papua Barat dan DPR Papua Barat memberikan perhatian serius terhadap Komisi ini,” pinta Atkana.
Dirinya menilai wajar adanya pernyataan keras dari praktisi hukum di Manokwari agar membubarkan KIP Papua Barat, karena memang kondisi mereka sangat memprihatinkan.
“Kemarin, kami hadir di tengah-tengah mereka dan perlu kita berikan dukungan. Ini lembaga negara, maka wajib diberikan dukungan, baik finansial maupun sarana dan prasarana. Paling tidak, ada sekretariat, ada kertas atau ada komputer. Sangat miris sekali karena semua tidak ada,” ungkap Atkana.
Sebagai lembaga pelayanan publik, lanjut Atkana, pihaknya sudah melakukan evaluasi dan monitoring terhadap KIP Papua Barat, maka Pemprov dan DPR Papua Barat, marilah memberikan ruang terhadap lembaga negara, dalam hal ini KIP Papua Barat.
Dirinya mengaku sudah menjadwalkan pertemuan bersama Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, maka tentunya persoalan yang dihadapi KIP Papua Barat akan menjadi salah satu poin yang dibahas ketika nanti bertemu Gubernur.
“Kami sudah audiens bersama Pangdam XVIII Kasuari, Kapolda Papua Barat, DPR Papua Barat dan kami lagi menunggu penyesuaian agenda Gubernur untuk audiens bersama,” pungkas Atkana. [FSM-R1]
