Sorong, TP – Mantan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan, Edi Sunardi, kini resmi menjabat sebagai Kepala BPKP Provinsi Papua Barat Daya. Prosesi pengukuhan dipimpin langsung oleh Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, bertempat di Aula Kantor Gubernur, pada Jumat (11/4/2025).
Sesuai fungsi dan tugasnya, Edi Sunardi mengaku siap bekerja profesional dalam melakukan pengawasan keuangan dan pembangunan yang ada di Papua Barat Daya. Pihaknya juga siap memberikan konsultasi, pendampingan dan pembinaan untuk meningkatkan akuntabilitas serta kinerja.
“Tentunya kami siap menjadi mitra bagi seluruh pemerintah daerah di Papua Barat Daya. Kami ingin mendampingi Pemda dalam setiap penggunaan anggaran, mulai dari perencanaan yang efektif dan efisien, juga pelaksanaan anggaran yang taat pelaporan, akuntabel dan transparan,” ujar Edi kepada media.
Harapannya dengan penguatan dan pendampingan yang diberikan tersebut, tata kelola pemerintahan akan semakin baik ke depannya. Sehingga cita-cita Papua Barat Daya yang cerdas, sehat dan produktif bisa diwujudkan.
“Mandat yang kami bawa adalah, BPKP hadir untuk membawa manfaat dalam mengawal pembangunan di Papua Barat Daya.
Saat ini, sambung Edi, dalam pelaksanaan tugas pengawasan maupun pendampingan pihak yang akan dibantu oleh 15 orang staf. Ia berharap guna memaksimalkan kinerja BPKP, ke depan akan ada tambahan personel yang cukup.
“Dengan 15 staf kita pasti akan multitasking dalam tugas. Namun kami berharap di bulan Mei atau Juni mendatang akan ada tambahan personel yang lebih banyak lagi. Efektifnya mungkin sekitar 40-50 orang,” imbuhnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Akuntan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI Sally Salamah mengatakan, kehadiran perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Daya terkait pembinaan dan penyelenggaraan, baik itu pengendalian intern manajemen risiko dan juga peningkatan kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah, guna memastikan implementasi pembangunan di wilayah ini benar-benar optimal sesuai dengan koridor regulasi yang berlaku.
Sally herharap, aparat pengawasan internal pemerintah (APIP) di lingkungan Provinsi Papua Barat Daya bisa dibantu untuk peningkatan kompetensi dan kapabilitasnya guna memaksimalkan pengawasan.Ditanbahkan Sally, setiap awal tahun selalu menerbitkan agenda prioritas pengawasan.
Di mana pada tahun 2025 ini tema yang diusung adalah pengawasan dalam rangka mengawal kemandirian bangsa.
“Fokus pengawasan pada tujuh sektor strategis pembangunan dan juga ada 79 topik prioritas. Salah satunya adalah Program makan bergizi gratis (MBG) yang menjadi prigram oriirutas nasional”, Pungkasnya.
