Manokwari, TP – Kejati Papua Barat mempunyai target meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) pada 2025.
Kajati Papua Barat, Muhammad Syarifuddin mengatakan meski masih berusia 5 tahun, tapi di usianya yang masih muda, pihaknya tetap optimis bisa meraih predikat WBK.
Diakuinya, perjalanan Kejati Papua Barat untuk meraih predikat WBK menunjukkan progres yang cukup baik meski seleksinya cukup kekat.
Ditambahkannya, Kejati Papua Barat sudah melewati tahap pertama, administrasi dan tahap kedua, penilaian kinerja baik di bidang pelayanan publik maupun penanganan perkara tindak pidana korupsi (tipikor).
Syarifuddin menambahkan, tim penilai dari Kejagung sudah melakukan survei untuk mengecek sarana dan prasarana, termasuk mengecek indeks persepsi masyarakat terhadap kinerja Kejati Papua Barat.
“Alhamdulillah, dari survei di Papua Barat, kita berhasil lolos di tahap kedua,” kata Syarifuddin kepada para wartawan di Kejati Papua Barat, Arfai, Manokwari, belum lama ini.
Dirinya menambahkan, Kejati Papua Barat sudah masuk tahap ketiga atau tahap akhir, dimana nanti akan dilakukan presentasi terkait pembangunan zona integritas menuju WBK yang akan disampaikan Kajati Papua Barat yang baru.
Diutarakannya, nanti juga akan dipaparkan terkait layanan publik yang sudah dilakukan di Papua Barat dan penilaian kembali hasil penilaian juri sampai bagaiman indeks survei dari masyarakat terkait pelayanan publik maupun penanganan kasus korupsi.
“Mudah-mudahan tahun ini kita bisa raih predikat WBK dan mudah-mudahan ini menjadi kebanggaan warga di Papua Barat dan Papua Barat Daya. Semoga kita kejaksaan pertama di Indonesia Timur yang pertama meraih WKB. Semoga kerja-kerja kita selama ini bisa mendapat respon positif dari masyarakat semua,” tukasnya. [AND-R1]
