Manokwari, TP – Puluhan mahasiswa menggelar unjuk rasa menuntut pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Jl. Gunung Salju, Amban, tepatnya di depan Perpustakaan Universitas Papua (Unipa) Manokwari dan perempatan Makalew, Selasa, 2 September 2025 sekitar pukul 11.00 WIT.
Unjuk rasa dikawal aparat keamanan untuk mengamankan aksi dan mengatur arus lalu lintas. Selain itu, dikerahkan kendaraan taktis (rantis), seperti Water Canon untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.
Dalam orasinya, mereka mengatakan, isu kenaikan tunjangan DPR yang baru ini menggemparkan seluruh Indonesia, menjadi salah satu topik utama mahasiswa dan menuntut DPR dibubarkan.
Menurut pengunjuk rasa, aksi yang diekspresikan dan terjadi di beberapa daerah, bukan hanya sebagai bentuk kekecewaan, juga simbol kuatnya rasa tidak percaya terhadap DPR.
Para pengunjuk rasa yang didominasi mahasiswa memandang DPR adalah sekumpulan orang rakus yang hanya membuat rakyat menjadi kelaparan. Negosiasi yang ditawarkan hanyalah negosiasi palsu, bukan untuk keadilan.
Menurut mahasiswa, mereka (DPR, red) hanya peduli dengan diri sendiri dan mengabaikan kepentingan masyarakat dan tidak menyadari bahwa mereka adalah wakil rakyat yang duduk di parlemen karena dipilih rakyat.
Ditegaskan, harapan untuk perubahan yang lebih baik tidak lagi bisa dipercayakan ke DPR, tetapi pada kekuatan rakyat dan mahasiswa yang berani turun ke jalan untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat kecil.
“Mereka, DPR, tidak pernah peduli dengan masyarakat. Bubarkan DPR, bubarkan DPR, termasuk institusi yang melanggar HAM,” seru pengunjuk rasa.
Menurut pengunjuk rasa, isu nasional tentang kenaikan tunjangan DPR, bukan hanya membuat geger satu Indonesia, juga menimbulkan polemik dan rasa kecewa dari masyarakat.
Oleh karena itu, pengunjuk rasa menuntut agar DPR dibubarkan, karena dinilai tidak aspiratif dan gagal mencerminkan suara rakyat. DPR hanya mementingkan diri sendiri dan kelompoknya serta mengabaikan kepentingan rakyat.
“Kami menuntut lembaga ini dibubarkan, karena kami sudah tidak bisa dipercaya. Mereka yang seharusnya memprioritaskan kesejahteraan rakyat, ternyata hanya memilih memperkaya diri. Banyak rakyat masih kelaparan, mereka malah mendapat kenaikan tunjangan. Di mana hati kalian,” tanya pengunjuk rasa.
Selain menuntut pembubaran DPR, pengunjuk rasa juga menyoroti kebijakan dan program pemerintah yang dianggap tidak mampu menyelesaikan persoalan di tanah Papua, khususnya di Provinsi Papua Barat.
Sejumlah isu yang disoroti pengunjuk rasa, diantaranya masalah hak masyarakat adat, pelanggaran HAM, pendidikan, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) serta minuman keras (miras).
Menurut pengunjuk rasa, masalah hak masyarakat adat, pelanggaran HAM, dan pendidikan adalah persoalan yang terjadi sejak lama dan tidak ada penyelesaiannya.
Untuk program MBG adalah program yang dianggap gagal dan hanya menimbulkan kekhawatiran terhadap kesehatan, karena beberapa kasus ditemukan, ada murid yang mengalami keracunan dan itu pernah terjadi di Manokwari.
Di samping itu, pengunjuk rasa menilai, miras yang selama ini merajalela, menjadi salah satu faktor yang merusak generasi Papua dan seolah-olah hanya dibiarkan begitu saja.
Di samping itu, pengunjuk rasa juga membeberkan bahwa banyak masyarakat di Papua Barat masih merasakan kesenjangan dan kelaparan, karena hidup di bawah garis kemiskinan, seolah-olah terabaikan dan tidak diperhatikan pemerintah.
“Kami mengeluh dan hanya bisa menyampaikan aspirasi, karena kami menyadari untuk keluar dari penderitaan, kami harus menyuarakan hak-hak masyarakat,” ujar pengunjuk rasa.
Bukan itu saja, pengunjuk rasa menyebut bahwa Papua selama ini tidak tertinggal dan terbelakang, hanya tidak diberikan akses. Ditambahkan, Papua tidak menolak pembangunan dan perkembangan, hanya saja tidak mendapatkan akses.
“Jadi, buka mata kalian, perhatikan rakyat. Kalian hanya makan enak, lalu masyarakat menderita. Pikir ke depan, jangan pikir pendek. Di mana hati nurani kalian,” tanya pengunjuk rasa.
Tidak hanya pemerintah, ungkap pengunjuk rasa, aparat kepolisian juga tidak luput dari sorotan para pengunjuk rasa. Untuk itu, mereka meminta aparat kepolisian tidak membatasi ruang dalam menyampaikan aspirasi.
“Kami minta aparat Kepolisian jangan membatasi, berikan kami ruang untuk menyampaikan aspirasi. Jangan dibatasi, apalagi melakukan tindakan represif,” pinta pengunjuk rasa.
Sementara itu, Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan yang turun menemui para mahasiswa, memberikan apresiasi, sudah menyampaikan aspirasi dengan tertib.
Mandacan mengaku tidak anti kritik dan siap menampung semua masukan dari mahasiswa atau masyarakat demi perbaikan ke depan demi Papua Barat yang lebih baik.
Dirinya mengajak mahasiswa dan seluruh elemen masyarakat ikut serta menjaga keamanan agar pembangunan dan program pemerintah berjalan lancar.
“Kami sudah mendengar aspirasi dari mahasiswa. Apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah akan ditindaklanjuti. Saya mengajak kita semua mendukung pemerintah dan bersama-sama menjaga keamanan agar pembangunan bisa berjalan lancar,” pinta Mandacan.
Sedangkan Ketua DPR Papua Barat, Orgenes Wonggor mengaku siap menerima aspirasi mahasiswa dan akan ditindaklanjuti dalam waktu yang singkat.
Menurut Wonggor, terkait beberapa aspirasi yang disampaikan mahasiswa, apa yang menjadi tanggung jawab daerah akan segera ditindaklanjuti.
“Ada beberapa perda yang disampaikan terkait masyarakat adat dan sumber daya alam sudah dibahas dan ditetapkan, sementara menunggu pergub. Kemudian, beberapa aspirasi lain itu kami siap bahas dan koordinasikan dengan Gubernur,” kata Ketua DPR.
Dari pantauan Tabura Pos, unjuk rasa yang berlangsung selama 6 jam, mulai pukul 11.00 WIT hingga pukul 18.00 WIT, berjalan tertib. Unjuk rasa ini melibatkan gabungan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Papua, GMKI, Mahardika, dan lainnya.
Setelah berunjuk rasa, koordinator aksi, Yakonias Surune menyerahkan aspirasinya secara tertulis dan diterima Ketua DPR Papua Barat, Orgenes Wonggor.
Dalam aspirasi tertulis itu terdapat 17 tuntutan, yaitu: menolak kenaikan gaji dan tunjangan DPR dan pajak baru, membatalkan Undang-undang Cipta Kerja (Omnibus law), dan mengevaluasi dan merenovasi tubuh Polri secara menyeluruh.
Selanjutnya, mengusut tuntas kasus kekerasan, penculikan, penghilangan nyawa aktivis dan massa aksi demonstrasi yang terjadi di Jakarta, Makassar, Sorong, dan Manokwari serta beberapa wilayah Indonesia yang mengalami tindakan berlebihan dari aparat keamanan.
Selain itu, menghentikan pemborosan uang rakyat untuk kepentingan para pejabat, menghentikan tindakan represif terhadap rakyat, dan mensahkan Undang-undang Masyarakat Adat.
Di samping itu, Pemda Provinsi Papua Barat harus membuat regulasi tentang perlindungan hak masyarakat adat di Provinsi Papua Barat, partai harus memecat dan menjatuhkan sanksi kepada kader yang tidak etis dan memicu kemarahan publik.
Pengunjuk rasa juga menuntut untuk mengangkat hak-hak politik sebagai orang asli Papua di negerinya sendiri, menghentikan keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil dan mengembalikan TNI ke barak.
Mahasiswa juga menuntut agar segera mensahkan dan menegakkan Undang-undang Perampasan Aset dari para koruptor, menciptakan pendidikan dan kesehatan gratis yang ilmiah dan demokratis bagi seluruh masyarakat Papua Barat, membatalkan pemangkasan anggaran pendidikan dan kesehatan serta memastikan upah layak seluruh angkatan kerja, dosen, guru, nakes, buruh, dan berbagai mitra kerja.
Pengunjuk rasa juga menuntut DPR provinsi mengeluarkan regulasi yang mengatur tentang penjualan pinang khusus orang asli Papua, memberikan beasiswa terhadap mahasiswa dan siswa yang ekonomi keluarganya kurang mampu di Provinsi Papua Barat, mengadili pelaku pelanggaran HAM di seluruh tanah Papua serta menghentikan Proyek Strategis Nasional (PSN) di seluruh tanah Papua yang merusak dan merampas sumber kehidupan orang asli Papua. [AND-R1]
