Manokwari, TP — Inspektur Papua Barat, Erwin P.H. Saragih mengambil sumpah janji jabatan 6 pejabat fungsional pada jabatan Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (PPUPD) serta auditor ahli pertama pada lingkungan Inspektorat Provinsi Papua Barat, Rabu (3/12/2025).
Sejumlah pejabat yang dilantik pada jabatan PPUPD, diantaranya Martinus Buli, Fanda Maximilian Sopie, dan Renita Natasya Tanggahma, sedangkan jabatan Auditor Ahli Pertama, diantaranya Yulianus Rumbarar, Florida Rode Astuti Pumoki, dan Florianus S. Mudha.
Inspektur Papua Barat dalam sambutannya, mengatakan, para pejabat ini akan menjalankan fungsi strategis sebagai pengawasan urusan pemerintahan dan auditor pengelolaan keuangan daerah.
Dikatakan Saragih, jabatan PPUPD dan auditor merupakan garda depan dalam menjaga pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel.
Sementara auditor, sambung dia, memikul tugas memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan tertib, taat aturan, efisien, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Jabatan PPUPD berperan mengawasi keseragaman kebijakan pusat dan daerah serta menilai kinerja perangkat daerah dalam melaksanakan urusan wajib maupun pilihan,” kata Saragih.
Lanjutnya, tuntutan terhadap kualitas pengawasan kian tinggi seiring meningkatnya kompleksitas pengelolaan pemerintahan, karena itu, pejabat yang dilantik dituntut bekerja profesional, berintegritas, bebas dari konflik kepentingan, serta berpegang pada standar audit dan pengawasan yang berlaku.
Saragih menegaskan, sejumlah poin penting yang perlu diperhatikan, diantaranya menjunjung sumpah jabatan sebagai komitmen moral kepada Tuhan, negara dan masyarakat.
Kemudian, meningkatkan kompetensi secara berkelanjutan mengikuti perkembangan regulasi dan metodelogi audit, mengedepankan integritas, objektivitas, dan independensi.
Selanjutnya, kata dia, membangun koordinasi yang baik dengan perangkat daerah sambil tetap menjaga fungsi pengawasan maupun berperan aktif dalam pencegahan korupsi, transparansi, dan budaya kerja bersih di lingkungan Pemerintah Provinsi.
Ia berharap para pejabat fungsional yang baru dilanti agar mampu menunjukkan dedikasi, ketelitian, serta komitmen tinggi dalam menjalankan tugas pengawasan daerah.
“Ini menjadi momentum bagi para pejabat untuk memperkuat pengabdian kepada masyarakat Papua Barat dan memastikan prinsip good governance benar-benar terwujud dalam penyelenggaraan pemerintahan,” tandas Saragih. [*FSM-R1]
