Manokwari, TP – Sejalan dengan semangat Hari Anti Korupsi Sedunia (HARKODIA) 2025, tepatnya 7 Desember 2025. Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) Inspektorat Se -Papua Barat 2025 juga mengusung tema ” Memperkuat ekossitem pencegahan korupsi melalui kolaborasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH).
Rakor yang berlangsung di Hotel Aston Niu Manokwari itu resmi dibuka oleh Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan,M.Si., ditandai dengan pemukulan Tifa, Senin (8/12). Dalam pelaksanaa Rakor ini, pihak Inspektorat Papua Barat menghadirkan Inspektorat Jenderal Kemendagri, Drs. Andi M.Yusuf, M.Si, sebagai pemateri kepada para peserta yang terdiri dari Inspektur Daerah, Sekretaris, Kasubag Perencanaa, Kasubag Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Kabupaten se Papua Barat, serta para Inspektur Pembantu,Pengendali Teknis, Ketua Tim Inspektorat Daerah Papua Barat.
Ketua Panitia Rakor, Markus Suila, SE, M.Ap., mengatakan tujuan kegiatan Rakor Pengawasan 2025 ini adalah, kebijakan pengawasan 2026, sinergitas APIP dan APH, baik tingkat provinsi maupun kabupaten dalam mengawal pembangunan Papua Barat, dan memantapkan konsolidasi pengawasan antara Inspektorat Provinsi dan Kabupaten di Papua Barat, serta pelaksanaan kesepakatan peta pengawasan Tahun Anggaran 2026.
Dihadapan para peserta, Gubernur menekankan bahwa kegiatan ini sangat penting sebagai komitmen bersama, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih,akuntable dan berintegritas.
“Tema Rakorwasda ini sangat relevan dengan tantangan yang kita hadapi saat ini, kolaborasi antara APIP dan APH merupakan kunci utama dalam mengawal pembangunan di Papua Barat. Kita menyadari pengawasan yang efektif tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan sinergi dan koordinasi antara berbagai lembaga,” ucap Gubernur.
Melalui forum tersebut, Gubernur berharap tercipta kesepahaman bersama dalam menyusun peta pengawasan Tahun 2026 yang lebih komprenship dan lebih terukur. Dimana saat inj Papua Barat yang sedang giatnya melakukan pembangunan di berbagai sektor tentu memerlukan sistem pengawasan yang kuat dan terintegrasi, antara program pembangunan yang telah dilaksanakan , sedang berjalan dan akan dilaksanakan di Tahun 2026.
“Seluruh program pembangunan mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan harus dikawal baik supaya tepat sasaran dan efisien, serta memberikan manfaat yang optimal.bagi masyarakat. Untuk itu, saya sangat mengharapkan peran Inspektorat Daerah dan lembaga pengawasa lainnya seperti, BPK dan BPKP RI , Kejaksaan dan Kepolisian dapat menjadi pilar utama, untuk memastikan setiap rupiah anggaran negara dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku,” pungkas Gubernur.
Dalam kesempatan itu, Gubernur juga menyampaikan apresiasi atas upaya keras seluruh lembaga pengawasan di Papua Barat, dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
“Namun kita tidak boleh berpuas diri karena tantangan kedepan semakin kompleks, khususnya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, penguatan sumber daya manusia dalam pemeriksaan, audit, penguasaan teknologi, serta reformasi pengawasan harus terus ditingkatkan,”tutup Gubernur. (FSM-R2)
